Tag Archive: health


Seperti remaja pada umumnya, Prameswari Puspa Dewi, 22, pernah merasa dikekang oleh orangtua, Namun, sejak bergabung dengan Aliansi Remaja Independen (ARI), cara pandang orangtua terhadap dirinya berubah.

“Zaman dulu, biasanya orangtua seringkali melarang anak anaknya untuk melakukan suatu hal dengan berbagai alasan. Sekarang, setelah bergabung dengan ARI dan berdiskusi dengan orangtua, mereka mengerti bahwa orangtua seharusnya menjadi teman bicara bagi anak. Sekarang, adikku lebih terbuka kepada orangtua,” kata Prameswari, yang akrab dipanggil Puspa.

Bergabung dengan ARI pada 2013, Puspa sekarang menjabat sebagai Koordinator Nasional. Salah satu visi dan misi ARI adalah memberdayakan remaja.

“Kita sering mendengar bahwa remaja adalah pemimpin masa depan tetapi remaja sendiri tak pernah disebut-sebut dalam kebijakan, program, maupun undang-undang. Undang Undang Kepemudaan sendiri baru disahkan pada 2009. Bagi ARI, adalah hal yang penting untuk memberdayakan remaja melalui kebijakan dan program,” ujarnya.

Puspa juga menyinggung pentingnya akses universal dalam segala hal, misalnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan-kesempatan lainnya. Ia mengatakan bahwa di perkotaan, akses remaja terhambat karena pola pikir orang dewasa yang meremehkan remaja. Sementara itu, di pedalaman, hal yang menghambat pemberian akses adalah jarak yang jauh dari kota.

ARI berdiri pada 2005, diawali dengan pertemuan Duta Remaja Nasional yang diinisiasi oleh Kindy Marina, yang sekarang menjadi salah satu penasihat ARI. Pertemuan yang didukung oleh pemerintah, beberapa lembaga swadaya masyarakat, sejumlah aktivis, serta badan PBB itu diadakan karena Kindy menyadari bahwa remaja belum mendapatkan hak-haknya secara keseluruhan, khususnya hak kesehatan seksual. Salah satu agenda kegiatan ARI adalah mengadvokasi hak seksual dan reproduksi remaja, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan dan masa depan remaja, menurut Puspa.

“Prevalensi orang dengan AIDS yang berusia di bawah 30 tahun cukup tinggi. Selain itu, kasus-kasus perkawinan usia anak dan kehamilan tidak direncanakan serta angka kekerasan seksual juga tinggi, baik remaja yang jadi pelaku maupun jadi korban. Dampak semacam ini seperti ‘gunung es’. Dari luar kelihatannya sedikit, tapi kenyataannya banyak terjadi. Di Papua, banyak remaja terinfeksi HIV karena tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan seksual dan reproduksi, sehingga akhirnya mereka melakukan hubungan seksual tidak aman,” jelas Puspa.

Menurut data Kementerian Kesehatan, persentase kumulatif kasus AIDS tertinggi dari 1987 sampai 2014 ditemukan pada kelompok umur 15-29 tahun (36 persen). Namun, tingginya persentase penderita AIDS di kalangan orang muda (termasuk remaja) ini tak direspon dengan adanya layanan kesehatan yang ramah remaja.

“Saya pernah mengunjungi Puskemas di Bogor, tetapi di sana saya malah diceramahi seperti ini: ‘Mas, sayang masa depannya apabila terus berhubungan seksual. Lebih baik berhenti saja’. Padahal saat itu saya tidak bilang bahwa saya aktif berhubungan seksual. Saya hanya bilang bahwa saya ingin menjalani tes HIV,” kata Sierge Aditya, seorang anggota ARI.

Maret lalu, pada Temu Nasional Remaja Indonesia di Yogyakarta, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menegaskan sikapnya untuk menolak pemberian kontrasepsi bagi remaja. Puspa menunjuk hasil penelitian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada di beberapa daerah di Yogyakarta mengenai seberapa pentingnya kontrasepsi bagi remaja, yang memperlihatkan bahwa remaja menganggap bahwa dari segi budaya, kontrasepsi tak pantas diberikan bagi remaja yang belum menikah.

“Sebenarnya anggapan  tersebut tidak mengagetkan karena ada brainwash dari orang-orang dewasa yang berkata bahwa remaja tak memerlukan kontrasepsi. Jadi, tidak  mengherankan apabila angka kehamilan remaja masih tinggi. Untuk saya pribadi, kontrasepsi itu bukan satu satunya jalan tetapi harus menjadi sebuah layanan yang berkesinambungan. Apabila secara preventif remaja diberikan pendidikan dan informasi, maka pada mereka akan mengetahui resikonya dan tak akan melakukan hubungan seksual sampai benar benar siap,” ujarnya.

Pada Maret 2016, ARI, yang tergabung dengan beberapa organisasi lainnya di bawah bendera Aliansi Satu Visi, melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Mereka meminta agar Mendikbud memasukkan kurikulum pendidikan seksual komprehensif. Anies saat itu menolak menggunakan terminologi ”pendidikan seksual” dan lebih memilih istilah “pendidikan kesehatan reproduksi”.

IMG_2924 - Copy

Penolakan itu bukanlah hal kecil dan akan sangat berpengaruh terhadap akses remaja untuk mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya. “Apabila hanya menggunakan terminologi kesehatan reproduksi, maka kurikulumnya hanya sebatas pengenalan fungsi organ reproduksi. Menurut International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE), seksualitas itu mencakup banyak hal. Apabila kurikulum yang dibuat tidak sesuai ITGSE, malahan tidak komprehensif,” ujar Adit.

Akbar Hadisurya, manajer program ARI, menambahkan bahwa pendidikan seksual komprehensif juga mencakup bagaimana cara remaja menghadapi orang yang mengajak berhubungan seksual, terutama remaja perempuan, karena biasanya perempuan berada dalam posisi tawar yang rendah.

Cegah Pernikahan Anak

ARI, bersama Koalisi 18+ (sebuah koalisi gerakan sosial yang bertujuan untuk untuk menghentikan perkawinan anak dan kawin paksa di usia muda) juga terlibat dalam proses sidang kajian yudisial mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Dalam pernyataannya, ARI mengemukakan kerugian kerugian menikah di usia anak, yakni di bawah 18 tahun, termasuk dari segi kesehatan reproduksi. Sayangnya, pada Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menolak menaikkan batas usia batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun ke 18 tahun.

Ketika berpartisipasi sebagai pihak pada judicial review itu, ARI juga melakukan kampanye di media sosial untuk menghentikan praktik perkawinan anak. Namun, tak semua orang merespon positif kampanye tersebut. “Akun facebook kami diserang dan ditulisi ayat ayat kitab suci,” ujar Akbar.

Dalam mengampanyekan pencegahan perkawinan anak secara langsung, Akbar menuturkan, masyarakat lebih dapat menerima apabila organisasinya membahas isu tersebut dari segi kesehatan. Sejauh ini, ARI cabang Nusa Tenggara Barat-lah yang paling gencar melakukan hal ini mengingat angka perkawinan anak di sana cukup tinggi.

Kendala lainnya dalam mengadvokasi isu kesehatan seksual dan reproduksi adalah menguatnya konservatisme di masyarakat. “Kami menemukan bahwa ada orang-orang yang progresif di institusi pemerintahan. Namun, gerakan konservatisme menguat bahkan hingga masuk ke sistem pemerintahan. Hal itu tak hanya terjadi di satu institusi saja. Mungkin karena hanya sedikit orang-orang progresif yang masuk pemerintahan sehingga mereka yang konservatif ini memiliki lebih banyak akses,” ujar Puspa.

Melihat fenomena tersebut, Puspa berharap agar terjadi perubahan sosial di masyarakat. “Ketika kasus (pemerkosaan) yang menimpa YY  terungkap, akhirnya banyak masyarakat yang punya concern terhadap isu kekerasan seksual. Saya juga berharap agar kesadaran sosial terkait kesehatan reproduksi  juga muncul sehingga masyarakat punya demand untuk mendorong pemerintah.”

IMG_2925 - Copy.JPG


Tulisan ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan hasil liputan yang didanai oleh beasiswa “Health and Nutrition Journalist Academy” dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Danone Indonesia.

Versi asli bisa dilihat di sini 

Advertisements

Siang itu di bulan Mei, suhu udara di Indramayu cukup menyengat, mencapai 37 derajat Celsius. Namun, panas terik tak menghalangi sekelompok perempuan di kompleks prostitusi Cilegeng Indah di desa Cilegeh, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, untuk melakukan aktivitasnya. Tampak sekelompok ibu paruh baya bersama-sama mengolah bahan makanan untuk disajikan pada resepsi perkawinan salah seorang warga yang tinggal di tempat itu.

Pada siang hari, suasana kompleks prostitusi ini seperti layaknya pemukiman biasa. Ada anak-anak yang berlari ke sana ke mari, ibu-ibu yang berkumpul sambil mengobrol hingga pemilik warung yang menjajakan dagangannya.

IMG_2889 - Copy

Warga memasak wajik untuk persiapan resepsi pernikahan di Cilegeng Indah, Indramayu

Bagi media, memasuki kompleks prostitusi ini tidak mudah. Saya diingatkan oleh pemandu lokal (fixer) agar tidak memperkenalkan diri sebagai jurnalis dan menyembunyikan kartu pers.  Ugem, seorang fixer yang sehari-harinya bekerja sebagai relawan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Indramayu ini mengatakan bahwa jurnalis kemungkinan akan dimintai uang oleh preman setempat.  “Bilang saja dari Jakarta, mereka akan mengerti,” ujarnya.

Menurut Ugem, Cilegeng Indah telah ada sejak 1960-an, dimana praktik prostitusi berlangsung di warung remang-remang. Mulai 1990-an, warung remang-remang itu berubah menjadi pemukiman sekaligus kompleks prostitusi. Pada umumnya, warga mendapatkan pemasukan dari kamar-kamar yang disewakan  untuk praktik prostitusi.

Dari segi kesehatan seksual, sudah ada edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual lainnya untuk para pekerja seks. Namun para petugas kesehatan ini luput merespons fakta bahwa ada anak-anak dan remaja yang tinggal di kompleks prostitusi ini.

“Untuk anak-anak belum bisa dilakukan intervensi khusus apabila keluarganya tak dilibatkan. Kalau keluarganya menginginkan perkembangan yang baik untuk anak-anak, biasanya mereka dititipkan di luar lokalisasi. Tetapi, apabila si keluarga tak punya akses ekonomi atau tak punya saudara di luar kompleks (prostitusi ini), si anak kan terpaksa tinggal di situ,” ujar Ugem.

IMG_2886 - Copy

Suasana kompleks prostitusi pada siang hari

Salah satunya adalah “Reina”, 15, yang bersekolah di sebuah SMP Negeri di Kecamatan Kroya. Ketika ditemui di rumahnya, ia baru saja selesai membantu ibunya menanak nasi di dapur. Reina mengatakan bahwa ia tidak pernah mendapatkan pendidikan seks di sekolah. Guru Bimbingan dan Konseling di sekolahnya, menurutnya, memang menjelaskan mengenai menstruasi namun tidak pernah merinci sebab-sebab dan proses terjadinya kehamilan.

Sama halnya dengan Reina, “Bondan” juga mengungkapkan ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi. Pelajar kelas 1 SMP Negeri di Kroya ini mengatakan pihak luar sekolah pernah datang untuk memberikan penyuluhan mengenai kesehatan, namun materinya lebih kepada higiene pribadi.

“Mereka bilang supaya kami rajin gosok gigi dan makan makanan bergizi,” ujarnya. Tidak mengherankan saat ditanya mengenai proses dan sebab-sebab kehamilan, remaja berusia 14 tahun itu hanya menggelengkan kepalanya.

Berbeda dengan Reina dan Bondan, “Dina” dan “Bagas” tidak bertempat tinggal di kompleks prostitusi. Dina, 14, berdomisili di Kecamatan Gantar. Ia adalah anak dari seorang pengemudi odong-odong dan ibunya bekerja sebagai perangkai bunga plastik.  Ia pun seringkali membantu sang ibu merangkai bunga untuk kemudian dijual ke penduduk desa.

Pelajar kelas satu sebuah SMP negeri di Kecamatan Gantar itu mengatakan dirinya suatu kali pernah mendapatkan materi kesehatan dari pihak puskesmas namun bukan mengenai kesehatan reproduksi. “Cuma diperiksa gigi dan mata,” ujarnya. Sebagai konsekuensi dari ketiadaan materi kesehatan reproduksi yang terpisah dari mata pelajaran utama di sekolah, ia tak mengerti risiko dan penyebab kehamilan.

Sementara itu, Bagas memiliki pengetahuan “agak” lumayan dibandingkan ketiga remaja sebelumnya. Pelajar kelas tiga sebuah SMP swasta di kecamatan Gantar ini memiliki latar belakang keluarga yang sangat berbeda. Keduanya orangtuanya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kota New York, Amerika Serikat sehingga ia tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibu.

Meskipun belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi , ia menuturkan bahwa dirinya paham soal proses terjadinya kehamilan. Ia pun mengerti mengenai mimpi basah dari penjelasan yang diberikan guru pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Namun, ketika diminta menjelaskan mengapa seorang perempuan bisa hamil ia berkata: “Karena..hmmmah, aku isin (malu), mbak,” ujarnya sambil tersenyum malu.

Reina, Bondan, Dina, dan Bagas adalah contoh dari sekian banyak remaja yang tak mendapatkan materi pendidikan kesehatan reproduksi. Tetapi, dampak lebih parah dapat menimpa anak-anak yang tinggal di kompleks prostitusi seperti Reina dan Bondan.

Ugem mengatakan bahwa proses tumbuh kembang anak anak dan remaja yang tinggal di sana terganggu. “Secara perilaku, mereka seperti orang dewasa. Misalnya, mereka tak mengenal aturan waktu tidur. Mereka bebas menggunakan kendaraan bermotor bahkan sambil ngebut. Dan karena sejak kecil mereka telah menganggap (prostitusi) itu sebagai hal yang biasa, maka, mereka bisa saja mencoba-coba. Dan ketika dewasa, mereka berusaha menjadi bagian dari bisnis keluarga. Ada yang jadi bartender atau preman,” katanya.

Orangtua seharusnya menjadi sumber pertama bagi anak-anak untuk bertanya mengenai pendidikan kesehatan reproduksi. Namun, pada kenyataannya, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja perempuan (60,2 persen) dan laki laki (58,6 persen) membicarakan kesehatan reproduksi dengan teman, bukan orangtua.


Tulisan ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan hasil liputan yang didanai oleh beasiswa “Health and Nutrition Journalist Academy” dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Danone Indonesia.

Versi asli bisa dilihat di sini 

“Elyn”, karyawati swasta berusia 23 tahun, pernah mengalami hal buruk ketika ingin mengakses layanan kesehatan reproduksi di rumah sakit swasta. Waktu itu ia ingin memeriksakan rahimnya karena terjadi kegagalan kontrasepsi akibat ada sobekan di kondom saat melakukan hubungan seksual.

Pada pagi hari setelah berhubungan seksual, ia minum nogestat atau pil pencegah kehamilan. Selang dua hari kemudian, ia kembali meminum pil itu karena takut terjadi kehamilan. Namun, hal itu ternyata menyebabkan kekacauan hormon selama dua bulan karena menurut sang dokter, pil itu tak boleh diminum tanpa aturan.

Ia kemudian memutuskan pergi ke sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Sang dokter memberikan pelayanan dengan baik dan profesional. “Penjelasannya runut lah, mulai dari penyebabnya dan pantangannya. Dokter sama sekali tak menyinggung masalah pribadi,” ujarnya. Namun, perlakuan tak menyenangkan didapatnya dari perawat di rumah sakit yang sama.

“Dia bertanya, ‘Apakah Anda aktif secara seksual?’. Aku jawab, ‘Ya’. Dia nanya lagi, ‘Apakah sudah menikah?’ Aku jawab, ‘Belum’. Terus dia nanya lagi: ‘Apakah aktif secara seksual?’ Aku jawab, ‘Tadi kan sudah ditanya, mbak.’ Dia bilang, ‘Iya, tapi kan ini penting’. Kemudian dia nanya lagi, ‘Apakah sudah menikah, Bu?’ Saya respons, “Kok nanya lagi?”. Lalu ia bilang, ‘Jadi belum menikah tapi sudah melakukan?’. Nah, di situ lah saya marah,” katanya dengan raut wajah kesal.

“Dari empat rumah sakit yang pernah aku kunjungi, perawatnya seperti itu semua. Sialnya, tiga dokter di rumah sakit juga seperti itu. Ketika konsultasi di rumah sakit lainnya terkait kesehatan reproduksi, ada seorang dokter yang pernah berkata, ‘Ya udah, cepat-cepat nikah aja kalau udahkayak gini.’ Mereka memberikan info-info yang tidak relevan dengan apa yang kita konsultasikan. Ini kan rumah sakit ya mbak. Sekali konsultasi di obgyn itu bisa habis 900 ribuan tetapi aku diperlakukan seperti itu,” tambahnya.

Salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan pada 2015 di New York adalah menjamin kehidupan yang  sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Tak terkecuali hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.

Namun seksualitas dan reproduksi masih saja dianggap tabu sehingga banyak remaja indonesia mendapatkan informasi yang salah mengenai seksualitas atau bahkan sama sekali tak memperolehnya.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mengungkapkan hanya 52 persen remaja perempuan dan 51 persen remaja laki-laki yang mengetahui bahwa seorang perempuan dapat hamil hanya dengan sekali melakukan hubungan seksual. Kemudian, Survei Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah 2015 menunjukkan bahwa 61,241 persen pelajar SMP dan SMA, baik anak laki-laki (63,54 persen) maupun anak perempuan (59,04 persen), tidak pernah diajarkan di kelas mengenai apa yang dapat dilakukan jika seseorang mencoba memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tinjauan yudisial terhadap Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional agar mencantumkan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi dalam kurikulum pendidikan.

Kisah seperti yang dialami Elyn itu umum terjadi pada remaja belum menikah yang mengakses layanan kesehatan reproduksi. Koordinator Advokasi dan Komunikasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Frenia Nababan mengatakan diskriminasi untuk remaja terjadi akibat status perkawinan, karena untuk remaja usia 15 atau 20 tahun yang sudah menikah, hal itu tidak menjadi masalah.

“Jadi sebenarnya yang dikontrol itu adalah perempuan yang tidak menikah. Akses kontrasepsi untuk remaja laki-laki (kondom) lebih mudah. Sebenarnya hal itu juga bagian dari masalah demografi. Perempuan diharapkan memiliki anak sekian, untuk dapat menyumbang berapa generasi yang  akhirnya nanti akan jadi tenaga kerja. Memang itu  yang diharapkan dari perempuan sehingga sistem reproduksinya selalu dikontrol,” katanya.

Untuk memenuhi hak-hak kesehatan remaja, sejak 2003, Kementerian Kesehatan membuat program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas. Eni Gustina, Direktur Kesehatan Keluarga mengatakan bahwa di Indonesia ada 9.700 puskesmas dan baru 4.154 di antaranya yang memiliki PKPR. Selain itu, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, PKPR baru terbentuk di 407 kabupaten kota, ujarnya.

“Memang sih seharusnya puskesmas di semua kabupaten kota itu punya PKPR tetapi kita tahu bahwa Indonesia itu luas. Kami menargetkan 50 persen puskesmas di kabupaten kota memiliki PKPR. Untuk provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali sudah hampir 100 persen . Yang lainnya, seperti  Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara,  Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua masih di bawah 20 persen,” tuturnya.

Eni menambahkan, PKPR memiliki prinsip “promotif preventif”, jadi, puskesmas lah yang seharusnya mendatangi para remaja. “Tenaga kesehatan PKPR sudah seharusnya menjalin kerjasama dengan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) karena di dalam pelatihan, mereka diberikan materi mengenai bagaimana berjejaring dengan instansi lainnya, termasuk dengan NGO yang bergerak dalam isu isu kesehatan remaja,” ujarnya.

IMG_2829

Eni Gustina, Direktur Kesehatan Keluarga di Kementerian Kesehatan

Meskipun petugas PKPR telah dilatih, Eni mengungkapkan bahwa masih ada tenaga kesehatan yang bersikap pasif. “Sudah kami latih pun masih ada yang bersikap pasif. PKPR itu bukan hanya di lingkup puskesmas, tetapi juga harus ke luar, ke sekolah-sekolah. Mereka harus melakukan ‘promosi’. Para remaja itu jarang sekali datang ke Puskesmas untuk berobat. Kami juga biasanya mengajak petugas kesehatan yang masih muda sehingga mereka (para remaja) seperti berbicara dengan teman dan lebih didengarkan,” tambahnya.

Frenia Nababan menekankan pentingnya tenaga kesehatan untuk memiliki kemampuan konseling. “Mau mendapatkan layanan apa pun kan harus konseling dulu karena remaja tak mendapatkan akses mengenai kesehatan reproduksi sejak kecil. Konselor juga harus paham dengan pilihan pilihan remaja, dan diharapkan tidak mendiskriminasi.”

Selain perlunya kemampuan tenaga kesehatan untuk melayani pasien remaja secara profesional, faktor kerahasiaan menjadi hal penting. Eni Gustina mengatakan bahwa meminta remaja untuk bercerita mengenai masalah kesehatan reproduksi bukanlah hal yang mudah.

“Pengalaman saya waktu di Karawang, ya seperti itu. Tak ada remaja yang datang (ke layanan kesehatan). Saya pun ‘menjual nomor HP saya’ sehingga mereka banyak yang menelepon.  Saya bilang ke mereka bahwa kalau telepon mahal karena menghabiskan pulsa. Jadi saya minta mereka untuk datang ke puskesmas. Itu pun puskemasnya kami tata. Banyak remaja yang malu apabila masuk lewat pintu depan, jadi, ya, mereka lewat pintu belakang. Ruang konsultasinya pun kami taruh di belakang,” ujarnya.

Secara terpisah, Margaretha Sitanggang, National Programme Officer United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia untuk isu isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja menjelaskan bahwa insititusinya memiliki program peningkatan layanan kesehatan remaja di layanan kesehatan milik swasta melalui Klinik Unala.  Klinik ini bukanlah klinik baru, tetapi klinik swasta dengan penguatan pada layanan kesehatan remaja.

Klinik tersebut terletak di Provinsi Yogyakarta dan tersebar di lima kabupaten kota. Para dokternya terdiri dari dokter pegawai negeri sipil yang berganti statusnya menjadi dokter swasta ketika berpraktik di klinik ini. Waktu buka klinik ini bervariasi, dari pagi sampai malam, tergantung dari jadwal dokter yang bersangkutan.

Ketika ditanya apakah klinik ini memberikan kontrasepsi kepada remaja, Margaretha menjawab: “Kami memberikan tapi dengan konseling dahulu. Jadi tak menyediakan begitu saja ya. Dokternya kami training untuk dapat menilai kebutuhan remaja. Yang penting dokternya tidak judgemental, bisa ‘menggali’ karena remaja datang biasanya nggak langsung bilang (mengenai keluhannya).”

Sikap yang berbeda terhadap pemberian pelayanan kontrasepsi pada remaja ditunjukkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Berdasarkan Undang-Undang No. 52/ 2009, BKKBN hanya menyediakan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur. BKKBN tak merekomendasikan alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah aktif secara seksual. Kami hanya menyediakan untuk pasangan suami istri. Distribusi-distribusi kami ke layanan kesehatan sesuai dengan sasarannya. Jadi yang dilayani oleh pusat kesehatan adalah orang-orang yang benar-benar pasangan suami istri,” ujar Sugiyatna, Kepala Sub Direktorat Kelembagaan pada Direktorat Ketahanan Remaja BKKBN.

Soal kontrasepsi ini sempat menjadi topik pertemuan remaja di Yogyakarta Maret lalu. Pada pertemuan itu, BKKBN tetap tegas dengan sikapnya karena didukung UU. Meskipun para remaja merekomendasikan alat kontrasepsi ini, BKKBN tetap menolak.

Pelaksanaan PKPR di Puskemas Terisi dan Tantangannya 

foto pasien.jpg

Puskesmas Terisi 

Rendahnya jumlah remaja yang datang ke Puskemas juga dibenarkan oleh Wakiatun Kurniasih, perawat di Puskemas Kecamatan Terisi di Indramayu, Jawa Barat, sekaligus pelaksana program PKPR. Ia menjelaskan, jumlah rata rata pasien remaja yang datang ke PKPR hanya lima orang per hari dan remaja hanya datang apabila mengalami keluhan fisik.

Ketika ditanya apakah ada remaja yang berkonsultasi melalui telepon, ia menjawab tidak ada. “Pernah ada pasien yang awalnya merasakan sakit di bagian intimnya.  Setelah ia merasakan ada keluhan secara fisik, ia baru datang. Padahal saya sudah memberitahukan bahwa puskesmas bukan hanya untuk yang berobat saja,” ujar Wakiatun, yang berstatus PNS.

Ia menambahkan bahwa pada setiap penyuluhan di sekolah-sekolah, ia selalu mengajak murid murid agar mereka datang untuk konseling. Namun, Puskemas Terisi tidak memiliki tenaga khusus yang bertanggung jawab sebagai counselor  bagi remaja. “(Tenaga konselor) masih campur baur. Nggak seperti di rumah sakit swasta ya. Di sini, konselornya saya dan ibu dokter kepala puskesmas plus petugas klinik Infeksi Menular Seksual (IMS)”.

Salah satu layanan yang tersedia di PKPR adalah pemeriksaan kehamilan bagi remaja. Wakiatun mengatakan bahwa mayoritas remaja yang hamil di luar nikah tidak pernah memeriksakan diri ke Puskemas dengan alasan privasi. “Biasanya mereka nggak lari ke kami sih, tapi ke keluarga mereka sendiri. Tahu-tahu udah nikah aja. Waktu mau persalinan kami baru tahu bahwa umurnya masih 17 tahun,” ujarnya.

Pihak puskesmas sendiri sepanjang ia bekerja di sana belum pernah menangani tindakan aborsi karena pemerkosaan. Sepengetahuannya, apabila ada rencana aborsi karena pemerkosaan, biasanya dilakukan visum terlebih dahulu.

Wakiatun mengakui sulitnya mengetahui kasus kehamilan karena pemerkosaan. “Rata rata setelah puskemas mengetahui  kehamilannya, mereka sudah menikah. Kalau di kampung memang begitu sih mbak. (Masalah apa pun) kembali ke keluarga. Karena tingkat pendidikan (yang rendah) dan karena mereka orang awam hukum, jadi penyelesaiannya secara kekeluargaan,” tuturnya.

Berbeda dengan remaja hamil yang cenderung menyembunyikan kehamilannya, Wakiatun mengatakan remaja yang telah aktif secara seksual biasanya lebih berani untuk berkonsultasi di PKPR.

“Saya pernah bertanya kepada mereka, tahu nggak kalau berbuat seperti itu bisa hamil? Mereka bilang tahu. Lalu si remaja bilang, ‘Kalau kata teman saya, kalau nggak pengen hamil, kalau sperma akan keluar, maka dikeluarkan lagi (penisnya)’. Wawasannya anak usia 14 tahun sampai seperti itu, lho, mbak!“ katanya, keheranan.

Namun, tambahnya, ada juga remaja yang berpikir bahwa apabila hanya sekali melakukan hubungan seksual, maka mereka tak akan hamil.

Untuk menangani remaja, Wakiatun mengatakan tenaga kesehatan harus masuk ke dunia mereka, dengan segala kemanjaan dan kepolosan mereka. “Kami harus seperti itu, kalau mereka dibentak, nanti mereka malah lari”.

Hal yang memprihatinkan, ujarnya, adalah ia berulang kali menangani remaja perempuan yang berhubungan seks dengan suami orang lain. “Saya tanya ke mereka, kenapa? Si remaja bilang, ‘Kan istrinya di Arab’. Lalu, Bu dokter Rosi tanya, kalau istrinya pulang, nanti gimana? Si remaja perempuan bilang, ‘Ya cari lagi, Bu,” terangnya.

Meskipun berulang kali menghadapi remaja yang telah aktif secara seksual, perawat ini tak setuju apabila remaja diberikan akses kontrasepsi . “Buat apa kontrasepsi wong belum menikah? Berarti kami mengizinkan seks bebas dong kalau ada layanan itu. Layanan kontrasepsi itu hanya untuk yang sudah menikah saja,” tegasnya.

Melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) , para pelaksana program PKPR melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan di sekolah sekolah. Menurut Wakiatun, mereka masih menggunakan cara manual, dengan lembar tanya jawab, untuk memberikan penjelasan. Menurutnya, fasiitas di sekolah harus ditingkatkan. “Kalau diizinkan, lebih bagus apabila menggunakan in focus. Kalau in focus kan ada gambar gambar jadi pusat perhatian mereka ke gambar. Di sekolah, biasanya in focus hanya ada di ruang tertentu sedangkan kami melakukan penyuluhan di beberapa kelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ada sekolah tertentu yang tidak menerima mereka dengan baik. “Kalau kami datang, mereka bilang ‘silakan’. Dengan kata ‘silakan’ itu, kami dibiarkan berada di kantor guru. Kalau welcome, seharusnya kan mereka menyediakan ruangannya, berapa kelas yang akan diberikan penyuluhan. Jadi kami menunggu saja di kantor guru sambil bertanya-tanya mulai jam berapa. Itu kan artinya nggak welcome dan nggak kooperatif dengan kami,” katanya.

Kegiatan penyuluhan ini, tambahnya, tak diadakan secara berkesinambungan karena pertama, tidak ada anggaran khusus bagi PKPR. Selama ini, program PKPR menginduk kepada program UKS. Anggaran dialokasikan kepada program program inti saja, seperti misalnya kesehatan ibu dan anak. Selain itu, tak ada nota kesepahaman (MOU) antara kedua instansi dalam pelaksanaan program ini.

Menanggapi ketiadaan MOU, anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan bahwa untuk lembaga  di level yang paling bawah, MOU itu membantu dan seharusnya bukan halangan. “MOU ini membantu untuk memastikan kalau misalnya pengurusnya sudah ganti, MOUnya kan masih ada, jadi (program) bisa dilanjutkan karena (di MOU itu) sudah tertulis siapa yang punya tugas apa. Tapi  kalau misalkan hal itu tidak ada, maka akan susah untuk menjalankan suatu program apabila nantinya ada perubahan pengurus,” tuturnya.

Akses Terhadap Informasi dan Edukasi 

Frenia Nababan dari PKBI mengatakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi tidak lepas dari akses informasi dan edukasi.

“Jangan berbicara soal akses layanan kesehatan reproduksi sebelum bicara soal informasi. Permasalahan kita semua adalah bahwa semua orang diharapkan mengetahui sendiri informasinya. Ketika dibiarkan demikian, ada orang yang akan mencari ‘di tempat tempat yang gelap’ karena tak ada informasi yang jelas, misalnya seperti pornografi. Akibatnya, terjadilah kekerasan dalam pacaran, kehamilan tak diinginkan, dan juga penularan HIV/AIDS,” tuturnya.

PKBI sendiri, ujar Frenia, harus strategis dalam memberikan edukasi mengenai pendidikan seksual komprehensif. “Ini pernah terjadi di Kalimantan Timur. Ketika kami ingin membicarakan pendidikan seks untuk anak, masyarakat dan masyarakat adat menjadi resisten, sampai ada yang bawa golok. Kemudian namanya diganti dengan ‘pendidikan kecakapan hidup’ namun isinya tetap sama dan tak ada resistensi lagi. Ya, kami harus pintar lah,” ujarnya sambil tersenyum.

Di BKKBN, Sugiyatna, Kepala Sub Direktorat Kelembagaan pada Direktorat Ketahanan Remaja, mengatakan program pemberian informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi dimanifestasikan melalui program  Genre atau Generasi Berencana. Genre ini direalisasikan dengan membentuk kelompok-kelompok melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Beberapa bentuk kegiatannya adalah penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, narkoba dan zat adiktif lainnya, serta HIV/AIDS.  Selain itu, ada pelatihan untuk menjadi konselor sebaya, yaitu remaja yang bertugas memberikan informasi tentang kesehatan dan membantu teman sebayanya untuk mengenali masalahnya dan menyadari adanya kebutuhan untuk mencari pertolongan (rujukan) dalam rangka menyelesaikan masalahnya.

“PIK remaja bisa dibentuk di sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. Ini namanya PIK Remaja jalur pendidikan dan ada satu lagi, PIK Remaja jalur masyarakat lewat karang taruna, komunitas komunitas remaja, lewat grup hobi , dan sebagainya. Remaja yang jadi sasaran adalah mereka yang berusia 10-24 tahun,” kata Sugiyatna.

Ia menambahkan bahwa ada banyak  PIK-R tetapi tak ada kaderisasi. Jadi apabila siswa sudah memasuki kelas 3, maka mereka akan lebih berkonsentrasi untuk mempersiapkan ujian dan sebaliknya, tak akan fokus ke kepengurusan PIK-R.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga telah berjuang sejak tujuh tahun yang lalu agar pendidikan kesehatan reproduksi dapat masuk ke kurikulum, namun mereka mengalami kesulitan. “Sebenarnya, sejak 2010, Kemenkes memperjuangkan agar pendidikan kespro bisa masuk di kurikulum. Tapi sampai sekarang susah banget ya. Hanya kulitnya saja . Tahun 2014 kami menyusun buku yang bernama Rapor Kesehatanku, yang terdiri dari buku identitas diri, catatan pribadi dan media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi),” kata Eni Gustina, Direktur Kesehatan Keluarga.

Sayangnya, pada 2016 buku media KIE itu diprotes oleh seorang direktur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akibat ada gambar alat kelamin yang dianggap mengandung unsur pornografi.

 

IMG_2824.JPG

Menanggapi permasalahan antara kedua Kementerian itu, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Komisi VIII DPR yang membidangi isu agama dan sosial, mengatakan bahwa istilah “kesehatan reproduksi” menjadi permasalahan mendasar. “Makanya kalau saya sedang berbicara di daerah pemilihan (dapil), saya hanya menggunakan kata kata ‘kesehatan’ tanpa menggunakan kata reproduksi. Pertama mungkin karena banyak orang yang salah paham mengenai apa itu pendidikan kesehatan reproduksi karena banyak orang yang langsung mengaitkannya dengan pendidikan seks. Sedangkan sex education itself  kan bukan pendidikan untuk bagaimana melakukan hubungan intim. Kan nggak gitu. Tapi ya itu, tabu dan misunderstanding selalu yang menjadi masalah mendasar di Indonesia. Konsep dasar mengenai hal itu belum dibicarakan tapi sudah salah kaprah,” tegasnya.

“Karena konsep sexual education sudah disalahpahami, artinya pemahaman mengebai kesehatan reproduksi itu harus disamakan dulu antara stakeholder yang tertinggi. Kita nggak bisa berpikir seperti ini — karena satu pihak sudah mengerti, maka mereka akan menyosialisasikannya ke pihak lain yang tidak mengerti. Koordinasi antar lembaga di Indonesia sangat lemah. Coordination, communication kita sangat buruk di situ. Artinya apa? Bisa saja satu kementerian punya program yang sebenarnya nyambung dengan program di kementerian lainnya tapi semuanya berjalan sendiri sendiri. Nggak ada saling mem-back upSaking banyaknya birokrasi, terlalu banyaknya layer, yang artinya apa? Untuk menyosialiasikan satu hal saja akan memakan waktu banyak sekali.”

Politisi partai Gerindra ini menyatakan bahwa seharusnya Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud seharusnya bisa satu suara, terutama dengan adanya Menteri Koordinator (Menko).

IMG_2919 - Copy

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota Komisi VIII DPR

Perempuan Lebih Berisiko

Kehamilan tak direncanakan dan infeksi menular seksual adalah beberapa masalah yang dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas akses informasi, pendidikan dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Dokter Marcia Soumokil, praktisi kesehatan masyarakat , menjelaskan bahwa kesehatan  reproduksi sangat erat kaitannya dengan perempuan karena sistem reproduksinya yang lebih kompleks dan peran reproduksinya (hamil dan melahirkan) sehingga masalah ini lebih banyak dialami oleh perempuan.

“Perempuan juga lebih berisiko terkena AIDS.  Vagina itu kan bentuknya seperti lorong, isinya selaput semua. Jadi penampang luasnya selaput yang bisa menjadi pintu masuk (virus). Kalau penis, selaputnya hanya di ujung sehingga luas penampang luka lebih kecil. Bagian penis lainnya kan berupa kulit, jadi tidak mudah lecet. Penampang selaput mukosa di vagina itu lebih luas sehingga tempat terjadinya perlukaan lebih besar di alat kelamin perempuan,” tuturnya.

Satu hal lainnya yang menjadi faktor biologis pada perempuan adalah bahwa sifat vagina sebagai  “penampung”. Sperma yang keluar akan tertampung di dinding vagina sehingga apabila ada virus di dalam sperma, maka virus itu akan berada di situ dalam waktu yang lama dan terlindung dari sinar matahari, yang bisa mematikan virus.

Selain itu, risiko kehamilan pada usia muda pun tak kalah berbahaya. Dokter yang seringkali terlibat program peningkatan  kesehatan reproduksi ini menerangkan bahwa organ seksual perempuan dapat dikatakan “matang” pada usia 19 tahun. Meskipun demikian, hal ini juga bergantung dari usia menstruasi pertama

Dari sisi medis, kami selalu bilang bahwa ibu berisiko tinggi adalah mereka yang hamil di bawah usia 19 tahun dan di atas 35 tahun. Kasus kasus kematian ibu itu banyak ditemukan pada perempuan berusia 19 tahun, misalnya di Jawa Barat,” ujarnya.

Mencegah Perkawinan Anak  

Ertianti, 18, sedang berada di Puskemas Terisi untuk mendapatkan kontrasepsi suntikan ketika saya temui baru-baru ini. Perempuan lulusan SMP ini telah memiliki seorang anak lelaki berusia satu tahun. Ia mengakui bahwa dirinya hanya bersekolah hingga tingkat SMP karena orangtuanya tak sanggup membiayainya. Ayahnya bekerja sebagai kuli pabrik pembuatan batu bata sedangkan ibunya telah meninggal tahun lalu. Ia mengatakan bahwa niatnya untuk menikah dini adalah karena keinginannya sendiri. Ertianti sama sekali tak pernah mendapatkan pelajaran mengenai kesehatan reproduksi saat masih bersekolah.

Suaminya, Ajipin, 21, juga berada di Puskesmas untuk menemaninya. Sambil menggendong sang anak dan menunggu sang istri yang sedang mendapatkan layanan kontrasepsi, ia menjelaskan sedikit mengenai kehidupannya.  Biasanya, setiap bulan, Ajipin mendapatkan bagian sebesar Rp 2 juta dari pendapatan total sebesar 20 juta yang diperoleh dari penjualan batu bata. Sebelum bekerja di tempat pembuatan batu bata milik keluarganya, lelaki lulusan SMA ini pernah merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai penjual gorengan. Namun, hal itu hanya bertahan selama sebulan. Ketika ditanya apakah penghasilan sebesar itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia menjawab, “Ya nggak cukup, makanya saya ngutang di BRI.”

IMG_2880.JPG

Ertianti dan Ajipin 

Perkawinan anak adalah menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Maria Endah Hulupi, communication officer UNFPA Indonesia mengungkapkan, dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 terhadap perempuan berusia 20-24 tahun, 24 persen di antaranya pernah menikah sebelum berusia 18 tahun.

Martha Santoso Ismail,  Deputi Direktur United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja dalam jumlah perkawinan anak. Ia juga mengungkapkan adanya anomali statistik antara tingkat pendapatan dan persentase perkawinan anak. “Indonesia sudah masuk middle income country. Di negara lain, seiring dengan naiknya pendapatan, maka angka perkawinan anak akan turun terus, tapi di Indonesia justru semakin naik.”

Selain itu, Martha menambahkan, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa apabila seorang perempuan sudah menstruasi maka ia sudah siap untuk menikah. Anggapan itu dipengaruhi oleh faktor pemahaman agama, yaitu bahwa perempuan dan laki laki dianggap siap menikah asalkan sudah akil baligh.

Pernyataan Martha di atas juga sejalan dengan penjelasan Margaretha Sitanggang, National Programme Officer UNFPA untuk isu isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja. “Menurut saya, mereka nggak mengerti (mengenai kesehatan seksual dan reproduksi) dan hal itu bukan menjadi prioritas karena kalau mereka miskin. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa makan pada esok hari supaya bisa tetap hidup. Kesadaran soal kesehatan, membangun keluarga yang baik dan berdaya itu masih rendah,” ujarnya.


Tulisan ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan hasil liputan yang didanai oleh beasiswa “Health and Nutrition Journalist Academy” dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Danone Indonesia.

Versi asli bisa dilihat di sini 

Ketika saya melihat retweet dari seorang wartawan foto terkenal, Arbain Rambey, mengenai event :  Witnessing the World” : The Journey of Doctors Without Borders (MSF)” , tanpa pikir panjang, saya langsung merencakan untuk menghadiri event itu. Sudah sejak lama saya mendengar nama Médecins Sans Frontières (MSF), tepatnya sejak mereka memenangi Nobel Perdamaian pada tahun 1999 . Selama ini, saya tidak banyak mengetahui mengenai mereka kecuali mengenai fakta bahwa mereka adalah organisasi yang memberikan pelayanan medis di tempat-tempat paling membutuhkan. Adanya event ini benar benar “membuka mata saya” dan membuat saya sadar bahwa organisasi ini pantas dijuluki “pahlawan kemanusiaan”.

TWIR ARBAIN

Event ini terdiri dari pameran foto dan pemutaran film. Pameran foto diadakan pada tanggal 11-17 Mei di Pacific Place Mall, Jakarta. Saya sendiri menghadiri acara ini pada hari Sabtu, 16 Mei. Salah satu karyawan yang bekerja di kantor MSF Jakarta mengatakan bahwa pameran foto ini sengaja diadakan di mall agar menarik perhatian para pengunjung. Cara penyajian foto-foto ini pun cukup menarik. Pengunjung diajak untuk sedikit belajar sejarah. Foto-foto dipamerakan berdasarkan tahun, dimulai dari tahun pendirian MSF hingga misi terakhir yang mereka jalani.

IMG_0231

Foto yang Mengilustrasikan Pendirian MSF

MSF didirikan di Paris, Perancis pada tahun 1971. Mereka adalah sebuah organisasi non pemerintah , non profit, dan independen. Misi mereka adalah memberikan bantuan darurat serta layanan medis bagi masyarakat yang terkena dampak konflik bersenjata, wabah, bencana alam, serta orang orang yang yang tidak mendapatkan layanan kesehatan memadai. MSF memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa memandang ras, agama, jender, dan pandangan politik.

IMG_0243

Salah satu tugas yang dilakukan MSF pada tahun 1984, yaitu memberikan layanan kesehatan kepada korban kelaparan di Ethiophia.

Seorang dokter memberikan layanan kesehatan kepada korban tsunami di Aceh.

Seorang dokter memberikan layanan kesehatan kepada korban tsunami di Aceh.

Hal yang perlu diingat adalah bahwa tidak hanya dokter saja yang beperan dalam terciptanya pelayanan kesehatan. Jangan lupakan profesi lainnya seperti bidan, perawat, psikolog, teknisi laboratorium, apoteker, petugas logistik, insinyur, administrasi, dan juga staf divisi Sumber Daya Manusia (SDM). Pada intinya, berkat kerjasama mereka semua-lah sebuah pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan di sebuah tempat.

Seorang petugas logistik sedang bertugas di Aceh terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh MSF kepada korban tsunami disana.

Seorang petugas logistik sedang bertugas di Aceh terkait pelayanan kesehatan yang diberikan oleh MSF kepada korban tsunami disana.

Terlepas dari semua pekerjaan hebat yang dilakukan oleh mereka semua untuk mengusahakan adanya layanan kesehatan, tentunya ada berbagai macam hambatan dan bahaya yang mengintai. Hal itu digambarkan dengan sangat jelas dalam film dokumenter  Access to Danger Zone dan Living in Emergency.

Film Access to Danger Zone ini mengungkap strategi yang digunakan oleh MSF dalam misi menyelamatkan nyawa manusia di tengah tengah perang paling berbahaya seperti di Afghanistan, Somalia, dan Kongo. Pada film ini ada berbagai wawancara dengan narasumber dari MSF, Palang Merah Internasional, dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Sementara itu, film Living in Emergency menceritakan mengenai keseharian 4 dokter dalam perjuangan mereka untuk menyediakan layanan medis di tengah kondisi ekstrim.

Setelah pemutaran film, para penonton diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Salah satu narsumber yang hadir pada acara ini adalah dokter Heru, yang pernah bertugas dalam misi MSF di Bangladesh, Pakistan, Somalia, Sudan Selatan, dan Afghanistan. Dari sesi tanya jawab, saya dapat mengungkap mengenai beberapa hal:

1. MSF adalah organisasi independen yang tidak menerima donasi dari pemerintah. Sebagian besar dana yang mereka dapatkan berasal dari sumbangan individu. Donatur terbesar MSF adalah Brad Pitt dan Angelina Jolie.

2. Dalam semua misi mereka selama ini, MSF tidak pernah dikawal oleh tentara, kecuali pada saat misi di Somalia. Mengapa mereka memilih untuk tidak dikawal oleh tentara di daerah konflik? Karena mereka bersikap “netral”. Pengawalan oleh tentara akan menunjukkan kesan adanya sikap tidak netral. MSF harus bernegosiasi dengan semua pihak, baik pemerintah maupun kelompok pemberontak. Misi di Somalia adalah pengecualian karena Somalia dianggap sebagai negara yang sangat tidak aman karena disana seolah “tidak ada pemerintah”. Mengingat pernah adanya kasus staf MSF yang diserang dan diculik oleh kelompok milisi bersenjata di Somalia, maka MSF memutuskan untuk menggunakan pengawalan dari “anak buah” para tetua tetua adat disana.  Salah satu korban tewas dalam serangan terhadap MSF di Somalia pada tahun 2011 adalah dokter asal Indonesia, Andrias Karel “Kace” Keiluhu. Berita mengenai kasus tersebut dapat dilihat disini : http://www.theguardian.com/world/2011/dec/30/medecins-sans-frontieres-shot-somalia .

Pada tahun 2013, secara resmi MSF mengakhiri misi mereka di Somalia karena situasi keamanan yang tidak dapat ditoleransi lagi . Serangan yang terus menerus terjadi terhadap para pekerja kemanusiaan membuat mereka mempertimbangkan keberadaan mereka disana. Cerita lengkap mengenai akhir dari misi MSF di Somalia dapat dilihat di link ini : http://www.theguardian.com/world/2013/aug/14/medecins-sans-frontieres-pull-out-somalia

3. Para pekerja MSF tinggal di sebuah compound yang relatif aman. Meskipun demikian, aktivitas mereka sehari hari dibatasi hanya dari compound dan rumah sakit dan sebaliknya, tentunya karena alasan keamanan.

4. Tidak ada batasan umum untuk menjadi relawan MSF. Selama masih kuat secara fisik dan mental serta lulus tes, selama itu juga seseorang dapat menjadi relawan.

5. Tidaklah mudah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ada kalanya pemerintah atau kelompok bersenjata justru menghambat mereka untuk memberikan bantuan. Apabila terjadi hal seperti ini, maka MSF tidak dapat melakukan apapun. Inilah pentingnya ilmu negosiasi untuk dapat “melunakkan” sikap keras kedua belah pihak.

WP_20150516_047

Dokter Heru memberikan penjelasan mengenai pengalamannya ketika bertugas di daerah konflik.

Every children need space to grow up and express themselves. One of the way to do it is by playing game. As a 1980s generation, I played many “traditional” games when I was a child. Most of them were played outdoor. Since I was a born until age of 7, I lived with my parents in my grandmother’s house. The house was large, it was 400 square feet. I could play anything without needing to go outside my house. At that time, my parents were not allowed me to play outside my house because there were so many motor vehicles around the street. My house was located near Jalan Utan Kayu, where many vehicles passing by.

Because my house was quite large, I could play anything inside. I used to play hide and seek with my brothers and friends. Other activities that we did was playing on the swing. I remember that there was a rambutan tree in my house. One day, I decided to make a wooden swing set by using rope and triplex. I tied the rope to rambutan tree and put the triplex as if it was a chair. Besides rambutans tree, we had guava, mango, and starfruit tree. My other activity was climbing trees to eat fruits. When I was hungry and my mother hadn’t finished cooked, I climbed a tree and ate fruit.

Unfortunately, in December 1990, the house was sold and we moved to Pondok Gede. There, we rented a house for 1 year until finishing our own house construction. The house was located in an alley, well, not a small one but it was safe to play outside. What I did in my leisure time was playing “benteng” with my neighbors, Reni and Ricky, who lived in front of my house.

A year after that, we moved to our own house. I had new friends and did lot of activities outside. I could said that every day, from 4 to 6 pm, I went to a small court to play badminton, basketball or volleyball, and sometimes football. If I didn’t want to play outside because of one and other reasons, I played monopoly or chess. And sometimes I played football with my brothers in terrace. Besides playing sports, I also caught guppy fish (in Indonesian : “ikan cere”) in gutter.

How about now? Well to be honest, I almost never seen children playing traditional game. Perhaps the main reason is the effect of modern games such as PlayStation and gadgets. I wouldn’t say that they are useless but in my opinion, children should spend more time outside the house.

Other factors that trigger this situation is lack of open space such as parks. For example, how many property developer that commit to provide park for residences? And how many public parks built by city government? I remember a scene in “Garuda di Dadaku” the movie. Some boys played football in a cemetery because there are no football field near their house. It’s a sad reality, isn’t it?

Some experts said that there’s a growing evidence that park environments play a unique role in promoting stress and alleviating stress. It has been shown that communities without parks, particularly in economically disadvantaged areas, have unhealthier children. Research indicates that communities without parks and playgrounds often lead to sedentary children and stressful lives.

Well, now it’s the time for city government to rethink about the future of children by fulfilling children’s right to play, by giving them access to open space. Parents also should encourage their children to do healthier activities.

The Importance of Sidewalk

For some people, sidewalk is just a piece of cake, but for me or perhaps for majority of people, sidewalks is a big deal. It is one of the most important aspects to determine how healthy your city. Enrique Penalosa, ex major of Bogota said : “God made us walking animals, pedestrians. As a fish needs to swim, a bird to fly, a deer to run, we need to walk, not in order to suvive but to be happy”. I will explain later about what Penalosa did with Bogota during his term as mayor of Bogota.

Last year, I found an article called : “The Perfect Fascist City Take a Train in Jakarta” , written by Andre Vltchek. Things that surprised me were these words : Since 1965 the government worked hard to make sure that Indonesian cities would have no public transportation, no sizeable parks and no sidewalks. Public places in general were considered very dangerous, as that is where the people used to gather discussing ‘subversive’ issues like their plans for the country. Besides that, there are 1 sentence that made me shock : Sidewalks had to go, too, as they were not profitable and ‘too social’. I am suspicious that there is great conspiracy to eliminate sidewalk. :p

Well, of course I disagree with those statements because we can’t consider  sidewalk as a business. Sidewalk is a basic needs for everyone because everyone need to walk. Walk is the simplest form of sports. I remember someone told me that people in New York City walk 8 kms a day. It is not surprising  since New York City has good sidewalk. Furthermore, from health perspective, World Health Organization (WHO) recommends that people should do 30 minutes of moderate-intensity activity 5 times per week.

Let’s switch to the next topic :  Enrique Penalosa.  I call him as “defender of sidewalk”. What he did when he became mayor of Bogota was very revolutionary. He reclaimed sidewalk for pedestrian by banning sidewalk parking. He admitted that that he was almost impeached for getting cars off the sidewalk. In addition he said that : when you construct a good sidewalk, you are constructing democracy. A sidewalk is a symbol of equality”.

It was Penalosa and his struggle to reclaim sidewalk. In Jakarta (place where I live), the Jakarta administration are repairing sidewalk, especially in main street, because some of them are in bad condition. Nevertheless, the main problem is not about its bad condition. Motorcycle users who drive down the sidewalk and street vendor are the main problem.

Last but not least, I will show you some pictures of sidewalks. I took it in Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, and Mexico City.

Image

Sidewalk in Old Town, Jakarta. Always be full of street vendors

Image

Sidewalk in Jalan MH. Thamrin. I took this picture on Sunday. No street vendor, but wait ….you have to come to this street on weekdays…and you will see the reality.

Image

Sidewalk in Bangkok is just the same as Jakarta, full of street vendor and…..oh wait there is “ojek” . Completely the same as Jakarta.

Image

Sidewalk in Kuala Lumpur. Most of sidewalks in KL are in good condition.

Image

Other sidewalk in Kuala Lumpur

Image

Sidewalk in Mexico City

Image

Other sidewalk in Mexico City