Latest Entries »

Seperti remaja pada umumnya, Prameswari Puspa Dewi, 22, pernah merasa dikekang oleh orangtua, Namun, sejak bergabung dengan Aliansi Remaja Independen (ARI), cara pandang orangtua terhadap dirinya berubah.

“Zaman dulu, biasanya orangtua seringkali melarang anak anaknya untuk melakukan suatu hal dengan berbagai alasan. Sekarang, setelah bergabung dengan ARI dan berdiskusi dengan orangtua, mereka mengerti bahwa orangtua seharusnya menjadi teman bicara bagi anak. Sekarang, adikku lebih terbuka kepada orangtua,” kata Prameswari, yang akrab dipanggil Puspa.

Bergabung dengan ARI pada 2013, Puspa sekarang menjabat sebagai Koordinator Nasional. Salah satu visi dan misi ARI adalah memberdayakan remaja.

“Kita sering mendengar bahwa remaja adalah pemimpin masa depan tetapi remaja sendiri tak pernah disebut-sebut dalam kebijakan, program, maupun undang-undang. Undang Undang Kepemudaan sendiri baru disahkan pada 2009. Bagi ARI, adalah hal yang penting untuk memberdayakan remaja melalui kebijakan dan program,” ujarnya.

Puspa juga menyinggung pentingnya akses universal dalam segala hal, misalnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan-kesempatan lainnya. Ia mengatakan bahwa di perkotaan, akses remaja terhambat karena pola pikir orang dewasa yang meremehkan remaja. Sementara itu, di pedalaman, hal yang menghambat pemberian akses adalah jarak yang jauh dari kota.

ARI berdiri pada 2005, diawali dengan pertemuan Duta Remaja Nasional yang diinisiasi oleh Kindy Marina, yang sekarang menjadi salah satu penasihat ARI. Pertemuan yang didukung oleh pemerintah, beberapa lembaga swadaya masyarakat, sejumlah aktivis, serta badan PBB itu diadakan karena Kindy menyadari bahwa remaja belum mendapatkan hak-haknya secara keseluruhan, khususnya hak kesehatan seksual. Salah satu agenda kegiatan ARI adalah mengadvokasi hak seksual dan reproduksi remaja, mengingat dampaknya yang luas terhadap kesehatan dan masa depan remaja, menurut Puspa.

“Prevalensi orang dengan AIDS yang berusia di bawah 30 tahun cukup tinggi. Selain itu, kasus-kasus perkawinan usia anak dan kehamilan tidak direncanakan serta angka kekerasan seksual juga tinggi, baik remaja yang jadi pelaku maupun jadi korban. Dampak semacam ini seperti ‘gunung es’. Dari luar kelihatannya sedikit, tapi kenyataannya banyak terjadi. Di Papua, banyak remaja terinfeksi HIV karena tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan seksual dan reproduksi, sehingga akhirnya mereka melakukan hubungan seksual tidak aman,” jelas Puspa.

Menurut data Kementerian Kesehatan, persentase kumulatif kasus AIDS tertinggi dari 1987 sampai 2014 ditemukan pada kelompok umur 15-29 tahun (36 persen). Namun, tingginya persentase penderita AIDS di kalangan orang muda (termasuk remaja) ini tak direspon dengan adanya layanan kesehatan yang ramah remaja.

“Saya pernah mengunjungi Puskemas di Bogor, tetapi di sana saya malah diceramahi seperti ini: ‘Mas, sayang masa depannya apabila terus berhubungan seksual. Lebih baik berhenti saja’. Padahal saat itu saya tidak bilang bahwa saya aktif berhubungan seksual. Saya hanya bilang bahwa saya ingin menjalani tes HIV,” kata Sierge Aditya, seorang anggota ARI.

Maret lalu, pada Temu Nasional Remaja Indonesia di Yogyakarta, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) kembali menegaskan sikapnya untuk menolak pemberian kontrasepsi bagi remaja. Puspa menunjuk hasil penelitian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada di beberapa daerah di Yogyakarta mengenai seberapa pentingnya kontrasepsi bagi remaja, yang memperlihatkan bahwa remaja menganggap bahwa dari segi budaya, kontrasepsi tak pantas diberikan bagi remaja yang belum menikah.

“Sebenarnya anggapan  tersebut tidak mengagetkan karena ada brainwash dari orang-orang dewasa yang berkata bahwa remaja tak memerlukan kontrasepsi. Jadi, tidak  mengherankan apabila angka kehamilan remaja masih tinggi. Untuk saya pribadi, kontrasepsi itu bukan satu satunya jalan tetapi harus menjadi sebuah layanan yang berkesinambungan. Apabila secara preventif remaja diberikan pendidikan dan informasi, maka pada mereka akan mengetahui resikonya dan tak akan melakukan hubungan seksual sampai benar benar siap,” ujarnya.

Pada Maret 2016, ARI, yang tergabung dengan beberapa organisasi lainnya di bawah bendera Aliansi Satu Visi, melakukan pertemuan dengan Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Mereka meminta agar Mendikbud memasukkan kurikulum pendidikan seksual komprehensif. Anies saat itu menolak menggunakan terminologi ”pendidikan seksual” dan lebih memilih istilah “pendidikan kesehatan reproduksi”.

IMG_2924 - Copy

Penolakan itu bukanlah hal kecil dan akan sangat berpengaruh terhadap akses remaja untuk mendapatkan pengetahuan yang sesungguhnya. “Apabila hanya menggunakan terminologi kesehatan reproduksi, maka kurikulumnya hanya sebatas pengenalan fungsi organ reproduksi. Menurut International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE), seksualitas itu mencakup banyak hal. Apabila kurikulum yang dibuat tidak sesuai ITGSE, malahan tidak komprehensif,” ujar Adit.

Akbar Hadisurya, manajer program ARI, menambahkan bahwa pendidikan seksual komprehensif juga mencakup bagaimana cara remaja menghadapi orang yang mengajak berhubungan seksual, terutama remaja perempuan, karena biasanya perempuan berada dalam posisi tawar yang rendah.

Cegah Pernikahan Anak

ARI, bersama Koalisi 18+ (sebuah koalisi gerakan sosial yang bertujuan untuk untuk menghentikan perkawinan anak dan kawin paksa di usia muda) juga terlibat dalam proses sidang kajian yudisial mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan. Dalam pernyataannya, ARI mengemukakan kerugian kerugian menikah di usia anak, yakni di bawah 18 tahun, termasuk dari segi kesehatan reproduksi. Sayangnya, pada Juni 2015, Mahkamah Konstitusi menolak menaikkan batas usia batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan dari 16 tahun ke 18 tahun.

Ketika berpartisipasi sebagai pihak pada judicial review itu, ARI juga melakukan kampanye di media sosial untuk menghentikan praktik perkawinan anak. Namun, tak semua orang merespon positif kampanye tersebut. “Akun facebook kami diserang dan ditulisi ayat ayat kitab suci,” ujar Akbar.

Dalam mengampanyekan pencegahan perkawinan anak secara langsung, Akbar menuturkan, masyarakat lebih dapat menerima apabila organisasinya membahas isu tersebut dari segi kesehatan. Sejauh ini, ARI cabang Nusa Tenggara Barat-lah yang paling gencar melakukan hal ini mengingat angka perkawinan anak di sana cukup tinggi.

Kendala lainnya dalam mengadvokasi isu kesehatan seksual dan reproduksi adalah menguatnya konservatisme di masyarakat. “Kami menemukan bahwa ada orang-orang yang progresif di institusi pemerintahan. Namun, gerakan konservatisme menguat bahkan hingga masuk ke sistem pemerintahan. Hal itu tak hanya terjadi di satu institusi saja. Mungkin karena hanya sedikit orang-orang progresif yang masuk pemerintahan sehingga mereka yang konservatif ini memiliki lebih banyak akses,” ujar Puspa.

Melihat fenomena tersebut, Puspa berharap agar terjadi perubahan sosial di masyarakat. “Ketika kasus (pemerkosaan) yang menimpa YY  terungkap, akhirnya banyak masyarakat yang punya concern terhadap isu kekerasan seksual. Saya juga berharap agar kesadaran sosial terkait kesehatan reproduksi  juga muncul sehingga masyarakat punya demand untuk mendorong pemerintah.”

IMG_2925 - Copy.JPG


Tulisan ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan hasil liputan yang didanai oleh beasiswa “Health and Nutrition Journalist Academy” dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Danone Indonesia.

Versi asli bisa dilihat di sini 

Advertisements

Siang itu di bulan Mei, suhu udara di Indramayu cukup menyengat, mencapai 37 derajat Celsius. Namun, panas terik tak menghalangi sekelompok perempuan di kompleks prostitusi Cilegeng Indah di desa Cilegeh, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, untuk melakukan aktivitasnya. Tampak sekelompok ibu paruh baya bersama-sama mengolah bahan makanan untuk disajikan pada resepsi perkawinan salah seorang warga yang tinggal di tempat itu.

Pada siang hari, suasana kompleks prostitusi ini seperti layaknya pemukiman biasa. Ada anak-anak yang berlari ke sana ke mari, ibu-ibu yang berkumpul sambil mengobrol hingga pemilik warung yang menjajakan dagangannya.

IMG_2889 - Copy

Warga memasak wajik untuk persiapan resepsi pernikahan di Cilegeng Indah, Indramayu

Bagi media, memasuki kompleks prostitusi ini tidak mudah. Saya diingatkan oleh pemandu lokal (fixer) agar tidak memperkenalkan diri sebagai jurnalis dan menyembunyikan kartu pers.  Ugem, seorang fixer yang sehari-harinya bekerja sebagai relawan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Indramayu ini mengatakan bahwa jurnalis kemungkinan akan dimintai uang oleh preman setempat.  “Bilang saja dari Jakarta, mereka akan mengerti,” ujarnya.

Menurut Ugem, Cilegeng Indah telah ada sejak 1960-an, dimana praktik prostitusi berlangsung di warung remang-remang. Mulai 1990-an, warung remang-remang itu berubah menjadi pemukiman sekaligus kompleks prostitusi. Pada umumnya, warga mendapatkan pemasukan dari kamar-kamar yang disewakan  untuk praktik prostitusi.

Dari segi kesehatan seksual, sudah ada edukasi mengenai pencegahan HIV/AIDS dan infeksi menular seksual lainnya untuk para pekerja seks. Namun para petugas kesehatan ini luput merespons fakta bahwa ada anak-anak dan remaja yang tinggal di kompleks prostitusi ini.

“Untuk anak-anak belum bisa dilakukan intervensi khusus apabila keluarganya tak dilibatkan. Kalau keluarganya menginginkan perkembangan yang baik untuk anak-anak, biasanya mereka dititipkan di luar lokalisasi. Tetapi, apabila si keluarga tak punya akses ekonomi atau tak punya saudara di luar kompleks (prostitusi ini), si anak kan terpaksa tinggal di situ,” ujar Ugem.

IMG_2886 - Copy

Suasana kompleks prostitusi pada siang hari

Salah satunya adalah “Reina”, 15, yang bersekolah di sebuah SMP Negeri di Kecamatan Kroya. Ketika ditemui di rumahnya, ia baru saja selesai membantu ibunya menanak nasi di dapur. Reina mengatakan bahwa ia tidak pernah mendapatkan pendidikan seks di sekolah. Guru Bimbingan dan Konseling di sekolahnya, menurutnya, memang menjelaskan mengenai menstruasi namun tidak pernah merinci sebab-sebab dan proses terjadinya kehamilan.

Sama halnya dengan Reina, “Bondan” juga mengungkapkan ketiadaan pendidikan kesehatan reproduksi. Pelajar kelas 1 SMP Negeri di Kroya ini mengatakan pihak luar sekolah pernah datang untuk memberikan penyuluhan mengenai kesehatan, namun materinya lebih kepada higiene pribadi.

“Mereka bilang supaya kami rajin gosok gigi dan makan makanan bergizi,” ujarnya. Tidak mengherankan saat ditanya mengenai proses dan sebab-sebab kehamilan, remaja berusia 14 tahun itu hanya menggelengkan kepalanya.

Berbeda dengan Reina dan Bondan, “Dina” dan “Bagas” tidak bertempat tinggal di kompleks prostitusi. Dina, 14, berdomisili di Kecamatan Gantar. Ia adalah anak dari seorang pengemudi odong-odong dan ibunya bekerja sebagai perangkai bunga plastik.  Ia pun seringkali membantu sang ibu merangkai bunga untuk kemudian dijual ke penduduk desa.

Pelajar kelas satu sebuah SMP negeri di Kecamatan Gantar itu mengatakan dirinya suatu kali pernah mendapatkan materi kesehatan dari pihak puskesmas namun bukan mengenai kesehatan reproduksi. “Cuma diperiksa gigi dan mata,” ujarnya. Sebagai konsekuensi dari ketiadaan materi kesehatan reproduksi yang terpisah dari mata pelajaran utama di sekolah, ia tak mengerti risiko dan penyebab kehamilan.

Sementara itu, Bagas memiliki pengetahuan “agak” lumayan dibandingkan ketiga remaja sebelumnya. Pelajar kelas tiga sebuah SMP swasta di kecamatan Gantar ini memiliki latar belakang keluarga yang sangat berbeda. Keduanya orangtuanya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kota New York, Amerika Serikat sehingga ia tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibu.

Meskipun belum pernah mendapatkan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi , ia menuturkan bahwa dirinya paham soal proses terjadinya kehamilan. Ia pun mengerti mengenai mimpi basah dari penjelasan yang diberikan guru pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Namun, ketika diminta menjelaskan mengapa seorang perempuan bisa hamil ia berkata: “Karena..hmmmah, aku isin (malu), mbak,” ujarnya sambil tersenyum malu.

Reina, Bondan, Dina, dan Bagas adalah contoh dari sekian banyak remaja yang tak mendapatkan materi pendidikan kesehatan reproduksi. Tetapi, dampak lebih parah dapat menimpa anak-anak yang tinggal di kompleks prostitusi seperti Reina dan Bondan.

Ugem mengatakan bahwa proses tumbuh kembang anak anak dan remaja yang tinggal di sana terganggu. “Secara perilaku, mereka seperti orang dewasa. Misalnya, mereka tak mengenal aturan waktu tidur. Mereka bebas menggunakan kendaraan bermotor bahkan sambil ngebut. Dan karena sejak kecil mereka telah menganggap (prostitusi) itu sebagai hal yang biasa, maka, mereka bisa saja mencoba-coba. Dan ketika dewasa, mereka berusaha menjadi bagian dari bisnis keluarga. Ada yang jadi bartender atau preman,” katanya.

Orangtua seharusnya menjadi sumber pertama bagi anak-anak untuk bertanya mengenai pendidikan kesehatan reproduksi. Namun, pada kenyataannya, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja perempuan (60,2 persen) dan laki laki (58,6 persen) membicarakan kesehatan reproduksi dengan teman, bukan orangtua.


Tulisan ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan hasil liputan yang didanai oleh beasiswa “Health and Nutrition Journalist Academy” dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Danone Indonesia.

Versi asli bisa dilihat di sini 

“Elyn”, karyawati swasta berusia 23 tahun, pernah mengalami hal buruk ketika ingin mengakses layanan kesehatan reproduksi di rumah sakit swasta. Waktu itu ia ingin memeriksakan rahimnya karena terjadi kegagalan kontrasepsi akibat ada sobekan di kondom saat melakukan hubungan seksual.

Pada pagi hari setelah berhubungan seksual, ia minum nogestat atau pil pencegah kehamilan. Selang dua hari kemudian, ia kembali meminum pil itu karena takut terjadi kehamilan. Namun, hal itu ternyata menyebabkan kekacauan hormon selama dua bulan karena menurut sang dokter, pil itu tak boleh diminum tanpa aturan.

Ia kemudian memutuskan pergi ke sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Sang dokter memberikan pelayanan dengan baik dan profesional. “Penjelasannya runut lah, mulai dari penyebabnya dan pantangannya. Dokter sama sekali tak menyinggung masalah pribadi,” ujarnya. Namun, perlakuan tak menyenangkan didapatnya dari perawat di rumah sakit yang sama.

“Dia bertanya, ‘Apakah Anda aktif secara seksual?’. Aku jawab, ‘Ya’. Dia nanya lagi, ‘Apakah sudah menikah?’ Aku jawab, ‘Belum’. Terus dia nanya lagi: ‘Apakah aktif secara seksual?’ Aku jawab, ‘Tadi kan sudah ditanya, mbak.’ Dia bilang, ‘Iya, tapi kan ini penting’. Kemudian dia nanya lagi, ‘Apakah sudah menikah, Bu?’ Saya respons, “Kok nanya lagi?”. Lalu ia bilang, ‘Jadi belum menikah tapi sudah melakukan?’. Nah, di situ lah saya marah,” katanya dengan raut wajah kesal.

“Dari empat rumah sakit yang pernah aku kunjungi, perawatnya seperti itu semua. Sialnya, tiga dokter di rumah sakit juga seperti itu. Ketika konsultasi di rumah sakit lainnya terkait kesehatan reproduksi, ada seorang dokter yang pernah berkata, ‘Ya udah, cepat-cepat nikah aja kalau udahkayak gini.’ Mereka memberikan info-info yang tidak relevan dengan apa yang kita konsultasikan. Ini kan rumah sakit ya mbak. Sekali konsultasi di obgyn itu bisa habis 900 ribuan tetapi aku diperlakukan seperti itu,” tambahnya.

Salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada Konferensi Tingkat Tinggi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan pada 2015 di New York adalah menjamin kehidupan yang  sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Tak terkecuali hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.

Namun seksualitas dan reproduksi masih saja dianggap tabu sehingga banyak remaja indonesia mendapatkan informasi yang salah mengenai seksualitas atau bahkan sama sekali tak memperolehnya.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mengungkapkan hanya 52 persen remaja perempuan dan 51 persen remaja laki-laki yang mengetahui bahwa seorang perempuan dapat hamil hanya dengan sekali melakukan hubungan seksual. Kemudian, Survei Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah 2015 menunjukkan bahwa 61,241 persen pelajar SMP dan SMA, baik anak laki-laki (63,54 persen) maupun anak perempuan (59,04 persen), tidak pernah diajarkan di kelas mengenai apa yang dapat dilakukan jika seseorang mencoba memaksa untuk melakukan hubungan seksual.

Dua tahun lalu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tinjauan yudisial terhadap Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional agar mencantumkan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi dalam kurikulum pendidikan.

Kisah seperti yang dialami Elyn itu umum terjadi pada remaja belum menikah yang mengakses layanan kesehatan reproduksi. Koordinator Advokasi dan Komunikasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Frenia Nababan mengatakan diskriminasi untuk remaja terjadi akibat status perkawinan, karena untuk remaja usia 15 atau 20 tahun yang sudah menikah, hal itu tidak menjadi masalah.

“Jadi sebenarnya yang dikontrol itu adalah perempuan yang tidak menikah. Akses kontrasepsi untuk remaja laki-laki (kondom) lebih mudah. Sebenarnya hal itu juga bagian dari masalah demografi. Perempuan diharapkan memiliki anak sekian, untuk dapat menyumbang berapa generasi yang  akhirnya nanti akan jadi tenaga kerja. Memang itu  yang diharapkan dari perempuan sehingga sistem reproduksinya selalu dikontrol,” katanya.

Untuk memenuhi hak-hak kesehatan remaja, sejak 2003, Kementerian Kesehatan membuat program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas. Eni Gustina, Direktur Kesehatan Keluarga mengatakan bahwa di Indonesia ada 9.700 puskesmas dan baru 4.154 di antaranya yang memiliki PKPR. Selain itu, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, PKPR baru terbentuk di 407 kabupaten kota, ujarnya.

“Memang sih seharusnya puskesmas di semua kabupaten kota itu punya PKPR tetapi kita tahu bahwa Indonesia itu luas. Kami menargetkan 50 persen puskesmas di kabupaten kota memiliki PKPR. Untuk provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Bali sudah hampir 100 persen . Yang lainnya, seperti  Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara,  Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Papua masih di bawah 20 persen,” tuturnya.

Eni menambahkan, PKPR memiliki prinsip “promotif preventif”, jadi, puskesmas lah yang seharusnya mendatangi para remaja. “Tenaga kesehatan PKPR sudah seharusnya menjalin kerjasama dengan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) karena di dalam pelatihan, mereka diberikan materi mengenai bagaimana berjejaring dengan instansi lainnya, termasuk dengan NGO yang bergerak dalam isu isu kesehatan remaja,” ujarnya.

IMG_2829

Eni Gustina, Direktur Kesehatan Keluarga di Kementerian Kesehatan

Meskipun petugas PKPR telah dilatih, Eni mengungkapkan bahwa masih ada tenaga kesehatan yang bersikap pasif. “Sudah kami latih pun masih ada yang bersikap pasif. PKPR itu bukan hanya di lingkup puskesmas, tetapi juga harus ke luar, ke sekolah-sekolah. Mereka harus melakukan ‘promosi’. Para remaja itu jarang sekali datang ke Puskesmas untuk berobat. Kami juga biasanya mengajak petugas kesehatan yang masih muda sehingga mereka (para remaja) seperti berbicara dengan teman dan lebih didengarkan,” tambahnya.

Frenia Nababan menekankan pentingnya tenaga kesehatan untuk memiliki kemampuan konseling. “Mau mendapatkan layanan apa pun kan harus konseling dulu karena remaja tak mendapatkan akses mengenai kesehatan reproduksi sejak kecil. Konselor juga harus paham dengan pilihan pilihan remaja, dan diharapkan tidak mendiskriminasi.”

Selain perlunya kemampuan tenaga kesehatan untuk melayani pasien remaja secara profesional, faktor kerahasiaan menjadi hal penting. Eni Gustina mengatakan bahwa meminta remaja untuk bercerita mengenai masalah kesehatan reproduksi bukanlah hal yang mudah.

“Pengalaman saya waktu di Karawang, ya seperti itu. Tak ada remaja yang datang (ke layanan kesehatan). Saya pun ‘menjual nomor HP saya’ sehingga mereka banyak yang menelepon.  Saya bilang ke mereka bahwa kalau telepon mahal karena menghabiskan pulsa. Jadi saya minta mereka untuk datang ke puskesmas. Itu pun puskemasnya kami tata. Banyak remaja yang malu apabila masuk lewat pintu depan, jadi, ya, mereka lewat pintu belakang. Ruang konsultasinya pun kami taruh di belakang,” ujarnya.

Secara terpisah, Margaretha Sitanggang, National Programme Officer United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia untuk isu isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja menjelaskan bahwa insititusinya memiliki program peningkatan layanan kesehatan remaja di layanan kesehatan milik swasta melalui Klinik Unala.  Klinik ini bukanlah klinik baru, tetapi klinik swasta dengan penguatan pada layanan kesehatan remaja.

Klinik tersebut terletak di Provinsi Yogyakarta dan tersebar di lima kabupaten kota. Para dokternya terdiri dari dokter pegawai negeri sipil yang berganti statusnya menjadi dokter swasta ketika berpraktik di klinik ini. Waktu buka klinik ini bervariasi, dari pagi sampai malam, tergantung dari jadwal dokter yang bersangkutan.

Ketika ditanya apakah klinik ini memberikan kontrasepsi kepada remaja, Margaretha menjawab: “Kami memberikan tapi dengan konseling dahulu. Jadi tak menyediakan begitu saja ya. Dokternya kami training untuk dapat menilai kebutuhan remaja. Yang penting dokternya tidak judgemental, bisa ‘menggali’ karena remaja datang biasanya nggak langsung bilang (mengenai keluhannya).”

Sikap yang berbeda terhadap pemberian pelayanan kontrasepsi pada remaja ditunjukkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). “Berdasarkan Undang-Undang No. 52/ 2009, BKKBN hanya menyediakan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur. BKKBN tak merekomendasikan alat kontrasepsi untuk remaja yang sudah aktif secara seksual. Kami hanya menyediakan untuk pasangan suami istri. Distribusi-distribusi kami ke layanan kesehatan sesuai dengan sasarannya. Jadi yang dilayani oleh pusat kesehatan adalah orang-orang yang benar-benar pasangan suami istri,” ujar Sugiyatna, Kepala Sub Direktorat Kelembagaan pada Direktorat Ketahanan Remaja BKKBN.

Soal kontrasepsi ini sempat menjadi topik pertemuan remaja di Yogyakarta Maret lalu. Pada pertemuan itu, BKKBN tetap tegas dengan sikapnya karena didukung UU. Meskipun para remaja merekomendasikan alat kontrasepsi ini, BKKBN tetap menolak.

Pelaksanaan PKPR di Puskemas Terisi dan Tantangannya 

foto pasien.jpg

Puskesmas Terisi 

Rendahnya jumlah remaja yang datang ke Puskemas juga dibenarkan oleh Wakiatun Kurniasih, perawat di Puskemas Kecamatan Terisi di Indramayu, Jawa Barat, sekaligus pelaksana program PKPR. Ia menjelaskan, jumlah rata rata pasien remaja yang datang ke PKPR hanya lima orang per hari dan remaja hanya datang apabila mengalami keluhan fisik.

Ketika ditanya apakah ada remaja yang berkonsultasi melalui telepon, ia menjawab tidak ada. “Pernah ada pasien yang awalnya merasakan sakit di bagian intimnya.  Setelah ia merasakan ada keluhan secara fisik, ia baru datang. Padahal saya sudah memberitahukan bahwa puskesmas bukan hanya untuk yang berobat saja,” ujar Wakiatun, yang berstatus PNS.

Ia menambahkan bahwa pada setiap penyuluhan di sekolah-sekolah, ia selalu mengajak murid murid agar mereka datang untuk konseling. Namun, Puskemas Terisi tidak memiliki tenaga khusus yang bertanggung jawab sebagai counselor  bagi remaja. “(Tenaga konselor) masih campur baur. Nggak seperti di rumah sakit swasta ya. Di sini, konselornya saya dan ibu dokter kepala puskesmas plus petugas klinik Infeksi Menular Seksual (IMS)”.

Salah satu layanan yang tersedia di PKPR adalah pemeriksaan kehamilan bagi remaja. Wakiatun mengatakan bahwa mayoritas remaja yang hamil di luar nikah tidak pernah memeriksakan diri ke Puskemas dengan alasan privasi. “Biasanya mereka nggak lari ke kami sih, tapi ke keluarga mereka sendiri. Tahu-tahu udah nikah aja. Waktu mau persalinan kami baru tahu bahwa umurnya masih 17 tahun,” ujarnya.

Pihak puskesmas sendiri sepanjang ia bekerja di sana belum pernah menangani tindakan aborsi karena pemerkosaan. Sepengetahuannya, apabila ada rencana aborsi karena pemerkosaan, biasanya dilakukan visum terlebih dahulu.

Wakiatun mengakui sulitnya mengetahui kasus kehamilan karena pemerkosaan. “Rata rata setelah puskemas mengetahui  kehamilannya, mereka sudah menikah. Kalau di kampung memang begitu sih mbak. (Masalah apa pun) kembali ke keluarga. Karena tingkat pendidikan (yang rendah) dan karena mereka orang awam hukum, jadi penyelesaiannya secara kekeluargaan,” tuturnya.

Berbeda dengan remaja hamil yang cenderung menyembunyikan kehamilannya, Wakiatun mengatakan remaja yang telah aktif secara seksual biasanya lebih berani untuk berkonsultasi di PKPR.

“Saya pernah bertanya kepada mereka, tahu nggak kalau berbuat seperti itu bisa hamil? Mereka bilang tahu. Lalu si remaja bilang, ‘Kalau kata teman saya, kalau nggak pengen hamil, kalau sperma akan keluar, maka dikeluarkan lagi (penisnya)’. Wawasannya anak usia 14 tahun sampai seperti itu, lho, mbak!“ katanya, keheranan.

Namun, tambahnya, ada juga remaja yang berpikir bahwa apabila hanya sekali melakukan hubungan seksual, maka mereka tak akan hamil.

Untuk menangani remaja, Wakiatun mengatakan tenaga kesehatan harus masuk ke dunia mereka, dengan segala kemanjaan dan kepolosan mereka. “Kami harus seperti itu, kalau mereka dibentak, nanti mereka malah lari”.

Hal yang memprihatinkan, ujarnya, adalah ia berulang kali menangani remaja perempuan yang berhubungan seks dengan suami orang lain. “Saya tanya ke mereka, kenapa? Si remaja bilang, ‘Kan istrinya di Arab’. Lalu, Bu dokter Rosi tanya, kalau istrinya pulang, nanti gimana? Si remaja perempuan bilang, ‘Ya cari lagi, Bu,” terangnya.

Meskipun berulang kali menghadapi remaja yang telah aktif secara seksual, perawat ini tak setuju apabila remaja diberikan akses kontrasepsi . “Buat apa kontrasepsi wong belum menikah? Berarti kami mengizinkan seks bebas dong kalau ada layanan itu. Layanan kontrasepsi itu hanya untuk yang sudah menikah saja,” tegasnya.

Melalui program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) , para pelaksana program PKPR melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan di sekolah sekolah. Menurut Wakiatun, mereka masih menggunakan cara manual, dengan lembar tanya jawab, untuk memberikan penjelasan. Menurutnya, fasiitas di sekolah harus ditingkatkan. “Kalau diizinkan, lebih bagus apabila menggunakan in focus. Kalau in focus kan ada gambar gambar jadi pusat perhatian mereka ke gambar. Di sekolah, biasanya in focus hanya ada di ruang tertentu sedangkan kami melakukan penyuluhan di beberapa kelas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa ada sekolah tertentu yang tidak menerima mereka dengan baik. “Kalau kami datang, mereka bilang ‘silakan’. Dengan kata ‘silakan’ itu, kami dibiarkan berada di kantor guru. Kalau welcome, seharusnya kan mereka menyediakan ruangannya, berapa kelas yang akan diberikan penyuluhan. Jadi kami menunggu saja di kantor guru sambil bertanya-tanya mulai jam berapa. Itu kan artinya nggak welcome dan nggak kooperatif dengan kami,” katanya.

Kegiatan penyuluhan ini, tambahnya, tak diadakan secara berkesinambungan karena pertama, tidak ada anggaran khusus bagi PKPR. Selama ini, program PKPR menginduk kepada program UKS. Anggaran dialokasikan kepada program program inti saja, seperti misalnya kesehatan ibu dan anak. Selain itu, tak ada nota kesepahaman (MOU) antara kedua instansi dalam pelaksanaan program ini.

Menanggapi ketiadaan MOU, anggota Komisi VIII DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, mengatakan bahwa untuk lembaga  di level yang paling bawah, MOU itu membantu dan seharusnya bukan halangan. “MOU ini membantu untuk memastikan kalau misalnya pengurusnya sudah ganti, MOUnya kan masih ada, jadi (program) bisa dilanjutkan karena (di MOU itu) sudah tertulis siapa yang punya tugas apa. Tapi  kalau misalkan hal itu tidak ada, maka akan susah untuk menjalankan suatu program apabila nantinya ada perubahan pengurus,” tuturnya.

Akses Terhadap Informasi dan Edukasi 

Frenia Nababan dari PKBI mengatakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi tidak lepas dari akses informasi dan edukasi.

“Jangan berbicara soal akses layanan kesehatan reproduksi sebelum bicara soal informasi. Permasalahan kita semua adalah bahwa semua orang diharapkan mengetahui sendiri informasinya. Ketika dibiarkan demikian, ada orang yang akan mencari ‘di tempat tempat yang gelap’ karena tak ada informasi yang jelas, misalnya seperti pornografi. Akibatnya, terjadilah kekerasan dalam pacaran, kehamilan tak diinginkan, dan juga penularan HIV/AIDS,” tuturnya.

PKBI sendiri, ujar Frenia, harus strategis dalam memberikan edukasi mengenai pendidikan seksual komprehensif. “Ini pernah terjadi di Kalimantan Timur. Ketika kami ingin membicarakan pendidikan seks untuk anak, masyarakat dan masyarakat adat menjadi resisten, sampai ada yang bawa golok. Kemudian namanya diganti dengan ‘pendidikan kecakapan hidup’ namun isinya tetap sama dan tak ada resistensi lagi. Ya, kami harus pintar lah,” ujarnya sambil tersenyum.

Di BKKBN, Sugiyatna, Kepala Sub Direktorat Kelembagaan pada Direktorat Ketahanan Remaja, mengatakan program pemberian informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi dimanifestasikan melalui program  Genre atau Generasi Berencana. Genre ini direalisasikan dengan membentuk kelompok-kelompok melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Beberapa bentuk kegiatannya adalah penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, narkoba dan zat adiktif lainnya, serta HIV/AIDS.  Selain itu, ada pelatihan untuk menjadi konselor sebaya, yaitu remaja yang bertugas memberikan informasi tentang kesehatan dan membantu teman sebayanya untuk mengenali masalahnya dan menyadari adanya kebutuhan untuk mencari pertolongan (rujukan) dalam rangka menyelesaikan masalahnya.

“PIK remaja bisa dibentuk di sekolah, perguruan tinggi, dan pesantren. Ini namanya PIK Remaja jalur pendidikan dan ada satu lagi, PIK Remaja jalur masyarakat lewat karang taruna, komunitas komunitas remaja, lewat grup hobi , dan sebagainya. Remaja yang jadi sasaran adalah mereka yang berusia 10-24 tahun,” kata Sugiyatna.

Ia menambahkan bahwa ada banyak  PIK-R tetapi tak ada kaderisasi. Jadi apabila siswa sudah memasuki kelas 3, maka mereka akan lebih berkonsentrasi untuk mempersiapkan ujian dan sebaliknya, tak akan fokus ke kepengurusan PIK-R.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan juga telah berjuang sejak tujuh tahun yang lalu agar pendidikan kesehatan reproduksi dapat masuk ke kurikulum, namun mereka mengalami kesulitan. “Sebenarnya, sejak 2010, Kemenkes memperjuangkan agar pendidikan kespro bisa masuk di kurikulum. Tapi sampai sekarang susah banget ya. Hanya kulitnya saja . Tahun 2014 kami menyusun buku yang bernama Rapor Kesehatanku, yang terdiri dari buku identitas diri, catatan pribadi dan media KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi),” kata Eni Gustina, Direktur Kesehatan Keluarga.

Sayangnya, pada 2016 buku media KIE itu diprotes oleh seorang direktur di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akibat ada gambar alat kelamin yang dianggap mengandung unsur pornografi.

 

IMG_2824.JPG

Menanggapi permasalahan antara kedua Kementerian itu, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Komisi VIII DPR yang membidangi isu agama dan sosial, mengatakan bahwa istilah “kesehatan reproduksi” menjadi permasalahan mendasar. “Makanya kalau saya sedang berbicara di daerah pemilihan (dapil), saya hanya menggunakan kata kata ‘kesehatan’ tanpa menggunakan kata reproduksi. Pertama mungkin karena banyak orang yang salah paham mengenai apa itu pendidikan kesehatan reproduksi karena banyak orang yang langsung mengaitkannya dengan pendidikan seks. Sedangkan sex education itself  kan bukan pendidikan untuk bagaimana melakukan hubungan intim. Kan nggak gitu. Tapi ya itu, tabu dan misunderstanding selalu yang menjadi masalah mendasar di Indonesia. Konsep dasar mengenai hal itu belum dibicarakan tapi sudah salah kaprah,” tegasnya.

“Karena konsep sexual education sudah disalahpahami, artinya pemahaman mengebai kesehatan reproduksi itu harus disamakan dulu antara stakeholder yang tertinggi. Kita nggak bisa berpikir seperti ini — karena satu pihak sudah mengerti, maka mereka akan menyosialisasikannya ke pihak lain yang tidak mengerti. Koordinasi antar lembaga di Indonesia sangat lemah. Coordination, communication kita sangat buruk di situ. Artinya apa? Bisa saja satu kementerian punya program yang sebenarnya nyambung dengan program di kementerian lainnya tapi semuanya berjalan sendiri sendiri. Nggak ada saling mem-back upSaking banyaknya birokrasi, terlalu banyaknya layer, yang artinya apa? Untuk menyosialiasikan satu hal saja akan memakan waktu banyak sekali.”

Politisi partai Gerindra ini menyatakan bahwa seharusnya Kementerian Kesehatan dan Kemendikbud seharusnya bisa satu suara, terutama dengan adanya Menteri Koordinator (Menko).

IMG_2919 - Copy

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota Komisi VIII DPR

Perempuan Lebih Berisiko

Kehamilan tak direncanakan dan infeksi menular seksual adalah beberapa masalah yang dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas akses informasi, pendidikan dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Dokter Marcia Soumokil, praktisi kesehatan masyarakat , menjelaskan bahwa kesehatan  reproduksi sangat erat kaitannya dengan perempuan karena sistem reproduksinya yang lebih kompleks dan peran reproduksinya (hamil dan melahirkan) sehingga masalah ini lebih banyak dialami oleh perempuan.

“Perempuan juga lebih berisiko terkena AIDS.  Vagina itu kan bentuknya seperti lorong, isinya selaput semua. Jadi penampang luasnya selaput yang bisa menjadi pintu masuk (virus). Kalau penis, selaputnya hanya di ujung sehingga luas penampang luka lebih kecil. Bagian penis lainnya kan berupa kulit, jadi tidak mudah lecet. Penampang selaput mukosa di vagina itu lebih luas sehingga tempat terjadinya perlukaan lebih besar di alat kelamin perempuan,” tuturnya.

Satu hal lainnya yang menjadi faktor biologis pada perempuan adalah bahwa sifat vagina sebagai  “penampung”. Sperma yang keluar akan tertampung di dinding vagina sehingga apabila ada virus di dalam sperma, maka virus itu akan berada di situ dalam waktu yang lama dan terlindung dari sinar matahari, yang bisa mematikan virus.

Selain itu, risiko kehamilan pada usia muda pun tak kalah berbahaya. Dokter yang seringkali terlibat program peningkatan  kesehatan reproduksi ini menerangkan bahwa organ seksual perempuan dapat dikatakan “matang” pada usia 19 tahun. Meskipun demikian, hal ini juga bergantung dari usia menstruasi pertama

Dari sisi medis, kami selalu bilang bahwa ibu berisiko tinggi adalah mereka yang hamil di bawah usia 19 tahun dan di atas 35 tahun. Kasus kasus kematian ibu itu banyak ditemukan pada perempuan berusia 19 tahun, misalnya di Jawa Barat,” ujarnya.

Mencegah Perkawinan Anak  

Ertianti, 18, sedang berada di Puskemas Terisi untuk mendapatkan kontrasepsi suntikan ketika saya temui baru-baru ini. Perempuan lulusan SMP ini telah memiliki seorang anak lelaki berusia satu tahun. Ia mengakui bahwa dirinya hanya bersekolah hingga tingkat SMP karena orangtuanya tak sanggup membiayainya. Ayahnya bekerja sebagai kuli pabrik pembuatan batu bata sedangkan ibunya telah meninggal tahun lalu. Ia mengatakan bahwa niatnya untuk menikah dini adalah karena keinginannya sendiri. Ertianti sama sekali tak pernah mendapatkan pelajaran mengenai kesehatan reproduksi saat masih bersekolah.

Suaminya, Ajipin, 21, juga berada di Puskesmas untuk menemaninya. Sambil menggendong sang anak dan menunggu sang istri yang sedang mendapatkan layanan kontrasepsi, ia menjelaskan sedikit mengenai kehidupannya.  Biasanya, setiap bulan, Ajipin mendapatkan bagian sebesar Rp 2 juta dari pendapatan total sebesar 20 juta yang diperoleh dari penjualan batu bata. Sebelum bekerja di tempat pembuatan batu bata milik keluarganya, lelaki lulusan SMA ini pernah merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai penjual gorengan. Namun, hal itu hanya bertahan selama sebulan. Ketika ditanya apakah penghasilan sebesar itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia menjawab, “Ya nggak cukup, makanya saya ngutang di BRI.”

IMG_2880.JPG

Ertianti dan Ajipin 

Perkawinan anak adalah menjadi salah satu masalah besar di Indonesia. Maria Endah Hulupi, communication officer UNFPA Indonesia mengungkapkan, dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2015 terhadap perempuan berusia 20-24 tahun, 24 persen di antaranya pernah menikah sebelum berusia 18 tahun.

Martha Santoso Ismail,  Deputi Direktur United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja dalam jumlah perkawinan anak. Ia juga mengungkapkan adanya anomali statistik antara tingkat pendapatan dan persentase perkawinan anak. “Indonesia sudah masuk middle income country. Di negara lain, seiring dengan naiknya pendapatan, maka angka perkawinan anak akan turun terus, tapi di Indonesia justru semakin naik.”

Selain itu, Martha menambahkan, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa apabila seorang perempuan sudah menstruasi maka ia sudah siap untuk menikah. Anggapan itu dipengaruhi oleh faktor pemahaman agama, yaitu bahwa perempuan dan laki laki dianggap siap menikah asalkan sudah akil baligh.

Pernyataan Martha di atas juga sejalan dengan penjelasan Margaretha Sitanggang, National Programme Officer UNFPA untuk isu isu kesehatan seksual dan reproduksi remaja. “Menurut saya, mereka nggak mengerti (mengenai kesehatan seksual dan reproduksi) dan hal itu bukan menjadi prioritas karena kalau mereka miskin. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa makan pada esok hari supaya bisa tetap hidup. Kesadaran soal kesehatan, membangun keluarga yang baik dan berdaya itu masih rendah,” ujarnya.


Tulisan ini adalah salah satu dari rangkaian tulisan hasil liputan yang didanai oleh beasiswa “Health and Nutrition Journalist Academy” dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Danone Indonesia.

Versi asli bisa dilihat di sini 

Sports journalist Wieta Rachmatia has been using Transjakarta, the capital city’s Bus Rapid Transit (BRT) system, since 2010. Most of the time, she takes the Corridor 9, a route that links Pinang Ranti in East Jakarta to Pluit in North Jakarta. As a woman, she had felt that the bus system was fine – that is until she became heavily pregnant.

“Pregnant women can’t get into the bus through separate door, especially at Pinang Ranti bus station, because the Transjakarta officers almost never open that door,” says Rachmatia, who gave birth last month.

“I had to jostle with other passengers to enter the bus,” she says. The officers who are supposed to open the separate access door for pregnant women never really paid attention to the passengers, whether there was a pregnant woman or not, so the door remained shut, she adds.

First coming into operation 13 years ago, the Transjakarta Busway system was one of Jakarta administration’s initiative to solve the problem of low quality public transport. The BRT system was built with the purpose that people can use public transportation comfortably and safely. But a closer look at the system and interviews with passengers and transport and urban experts show that in many aspects the system still caters mainly to the needs and experiences of working men.

There is a misperception that transport infrastructure and services are “gender neutral” and automatically benefit men and women in equal measures. However, studies show that women and men have different transportation needs. In addition, women often face barriers when using public transport.

Convenience

Pregnant women are not the only ones feeling the inconvenience of Transjakarta’s crowded but.

Elisa Sutanudjaja, an urbanist who works at Ruang Jakarta Center For Urban Studies (RUJAK), relates her own experience: “I got on the Semanggi bus stop. It was very crowded at time. Although the bus arrived every two to three minutes during rush hour, it was always packed with people.”

“Transjakarta operator established the tap-in and tap-out card system to find out which are the most crowded bus routes. But why hasn’t this led to the provision of more buses and the expansion of bus stations?” she asks.

Another important facility not provided by the Transjakarta system is restroom. There are no toilets at all the bus stops along Corridor 9. In fact, there is no mandatory requirement for transportation authority to provide toilets.

Toilet is an undeniably essential component to create a comfortable city for all. As people spend more time in public places, they will need private space to address the basic needs of the human body. For women, the demands of their physiological conditions are even more urgent. Pregnant women urinate more frequently. While on period, women use toilet more often to check on or change their menstrual pads.

Udayalaksmanakartiyasa Halim, an urban transport planner who works at the Institute For Transportation and Development Policy (ITDP), tells me that although providing public toilets on Transjakarta bus stations is a good idea, it may not be translated well into reality.

“It is fair to build public toilets, but it should come with an extraordinary effort from the company,” he says.

“We know how poor the condition of public toilets in Jakarta is – or anywhere in Indonesia. If they are not committed to keeping well-maintained toilets, then it is probably best not to have them in the first place,” he says.

In addition, he adds, toilets need water supply and it can be difficult to install the pipes to the bus stations, which are located on streets’ medians.

Security

In March 2016, Thomson Reuters Foundation Institute and YouGov survey agency, released a list of cities with the most dangerous transport system for women. According to these survey, Jakarta ranks fifth as the city with the most dangerous transport system for women in the world.

One of the efforts that has been done to make Transjakarta bus ride safer for women is by creating women-only space in the bus. Anna Gultom, an employee at a Jakarta-based TV station has been using Transjakarta for three years. She says that she feels that Transjakarta has accommodated women’s need.

“In each bus now there’s a designated area for women. Also, there are special buses for female passengers,” she says.

University student Agatha Danastri says she feels safer after Transjakarta operator provides women-only area.

“The Transjakarta officers firmly prevents men from occupying designated area for women. I find that Transjakarta is more women friendly compared to the commuter line,” she says, referring to the train system connecting Jakarta to its many suburbs.

However, based on my personal observation, such policy is not strictly applied to the rest of the bus. For example, women who travel with their husband and children prefer to occupy the “mixed area” (in the back of the bus). Transjakarta officers do not usually prevent women from occupying this area. Though the women-only part is designated for women only, there is no sign for what is by default, the men’s section.

In a sense, the problem of sexual harassment is reduced to being a problem that can be prevented by separating women from men. This, of course, is a wrong assumption.

Elisa says that despite the separation, sexual harassment continues to occur in the bus. It all goes back to the fact that there are not enough busses to accommodate the massive volume of passengers.

“Sexual harassment occurs when a bus is very packed with passengers, right? There aren’t many buses so that people don’t have other choice, but riding a very crowded bus. In a packed bus, there would be greater risks of sexual abuse. If the bus is not too crowded, people can keep an eye on each other.”

Lighting is also an important issue, particularly in Transjakarta bus stops. Improving lighting in public places could serve many purposes, one of them is prevention of crime. Security affects both men and women but women have a higher risk of being crime victims. Based on my personal observation, the majority of elevated bridges, which also functioned as pedestrian bridges, are not well illuminated. Also, only small number of them are equipped with CCTV.

img_2353

Why are some elevated bridges equipped with CCTV, while others aren’t? And why are some Transjakarta bus stops well lighted while others aren’t?

Halim says that before January 2014, Transjakarta institutional status was city government agency under Jakarta Transportation Agency. Starting January 2014, however, its status changed to city-owned enterprise. With the change of this institutional status, Jakarta Transportation Agency must hand over all assets to PT Transjakarta, including the pedestrian crossing bridges. However, the asset-transferring process needs time. Consequently, PT Transjakarta cannot do anything about elevated bridges that are not equipped with CCTV, because it is not their responsibility.

Improving Transjakarta

All of these are evidence that Transjakarta facilities have not fully accommodating to women’s need.  Elisa also points out that to many women riding Transjakarta bus: there is not enough space to put things.

“Women often carry things. For those who work, they carry shoes and lunch box. On some particular routes that pass shopping centers, many women carry shopping bag. I have suggested that Transjakarta operator creates upper deck compartment”, she says.

Asked what other things should be provided by  Transjakarta operator, she suggests an elevator at certain bus stops to accommodate pregnant women, the elderly and differently-abled people. In addition, she believes that big stations should provide toilets and small clinics

“I have seen a passenger who fainted because of excessively long waiting time at bus stops,” she says.

Making Transjakarta bus rides safer and more convenient for women can be the first step towards making Jakarta a more humane city for all its citizens.


 

This story has been published in magdalene.co  . You can see the original version here. Pictures is mine.

 

 

Kopi Darat di Semarang

Desember lalu, saya memutuskan pergi ke Semarang sekaligus “kopi darat” dengan Nana Podungge, atau cukup dipanggil mbak Nana. Saya mengenalnya sejak kami masih memiliki akun friendster, tepatnya pada tahun 2004. Ketertarikan terhadap isu isu kesetaraan jender membuat kami “nyambung” saat berdiskusi. Sulit untuk mencari teman yang paham dengan isu ini, bahkan teman perempuan sekalipun.

Selama di Semarang, saya menginap di kamar kost Ranz, temannya mbak Nana. Mereka berdua-lah yang menjadi guide saya selama disana. Jarak antara satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya di Semarang tidak terlalu jauh, oleh karena itulah kami memutuskan untuk bersepeda.

 

IMG_1042

Mbak Nana dan Saya

 

Kami mengunjungi beberapa tempat di kota Semarang, diantaranya sebagai berikut :

  1. Klenteng Sam Poo Kong

IMG_0988

IMG_0994

 

 

2. Klenteng Tay Kak Sie

IMG_1047

IMG_1051

 

3. Lawang Sewu

IMG_1009

12370827_10205476105845640_4111208062589703716_o

Mbak Nana, Ranz, dan Saya

 

4. Kota Tua Semarang

IMG_1034

Gereja Blenduk

IMG_1041

Pabrik Rokok Praoe Lajar

IMG_1045

 

 

5. Wihara Avalokiteswara

IMG_1096

Sleeping Budha

 

Selain mengunjungi tempat tempat di atas, kami juga tidak lupa untuk berwisata kuliner.Harga makanan pinggir jalan di Semarang lebih murah ketimbang di Jabodetabek. Ini beberapa makanan yang kami coba.

tahu gimbal

Tahu Gimbal

mie kopyok

Mie Kopyok

 

Sebenarnya, saya berkeinginan untuk berkunjung ke Ambarawa untuk melihat Museum Kereta Api. Akan tetapi berhubung jatah cuti saya terbatas dan jarak dari Semarang terlalu jauh (kurang lebih 35 km), saya harus membatalkan niat itu. Ada yang pernah berkunjung ke Ambarawa ?

Six months after the collapse of the New Order regime in May 1998, students and civil society groups took to the streets to protest against the Special Session of the People’s Consultative Assembly, calling it unconstitutional and  a way to preserve the status quo. The protests soon turned into what will later be called the “Semanggi Tragedy”, named after the four-leaf clover junction near the epicenter of the event, when authorities began shooting at the protesters.  At the nearby Atmajaya University, several protesters were shot dead, including one of its students Bernadus Realino Norma Irmawan or Wawan.

The death of Wawan and his fellow protesters caused a deep grief to their families, but it has also ignited perhaps the longest-running campaign for justice for victims of human rights abuses in Indonesia.  Since January 18, 2007, families of those killed in the shooting has gathered every Thursday in front of the Presidential Palace to remind people of the severe human rights violations that took place then, and to urge fair trial and punishment for those responsible for these events.

Maria Katarina Sumarsih, 65, remembers the moment that changed her life forever like it was yesterday. On the evening of November 13, 1998, a Friday, Sumarsih, her husband, her sibling, and her in-laws rushed to Rumah Sakit Jakarta, the hospital nearest the site of the shooting, after receiving a call informing her that Wawan had been shot. Upon arriving, they were told to look for him in the basement, where the morgue is usually located. There they found some caskets lined up, and in one of them was Wawan’s body.

In her grief, she wanted desperately to bring her son’s remains home, but Chief Investigator at Jakarta Military Police Wempi Hapan asked that the body be autopsied at the state-owned Cipto Mangunkusumo Hospital (RSCM). Though Sumarsih was hesitant at first, she eventually agreed after being told that an autopsy was akin to a small procedure.

With the protests and the shooting still ongoing, the trip to RSCM was rough. “The ambulance driver repeatedly shouted, ‘Get your head down! Get your head down! They’re shooting  at us’,” she recalled.

Later the forensic doctor concluded that Wawan was shot with a sharp bullet that is the standard ammunition of the Indonesia National Armed Forces (TNI). The rest was history.

It took awhile before Sumarsih could overcome her grief. For several days she could not eat. She took three months off from work at the Secretariat of the House of Representatives. Until today, she still hasn’t regained her appetite for rice. But one habit that she continues to do these days is laying out a plate, fork, spoon and glass at the dining table, as if her son Wawan would join them for meal.

Since that day, Sumarsih has been trying to seek justice. In early January 2007, she and other family members of human rights abuse victims in a group called  Solidarity of Victims for Justice Network (JSKK) agreed to hold a “silent protest” every Thursday at 4-5 p.m. This later became known as “Thursday Movement” (Aksi Kamisan or just Kamisan).

IMG_1172.JPG

Pictures of Wawan

Kamisan was inspired by a similar movement of Argentinian mothers who used to stage rallies at Plaza De Mayo, the main square at Buenos Aires across the Presidential Palace. The women were demanding investigations into the disappearance of their children and husbands under the military dictatorship regime of Jorge Videla.

In the last nine years the Thursday Movement has provided a place to channel the voice of families of victims of other human rights abuses perpetrated by the State, from forced evictions, persecuted religious minorities, to LGBT community. Every week, the movement is participated by about 70 people, each carrying a black umbrella calling for justice for the different cases.

“Umbrella symbolizes protection,” she said, adding that the Presidential Palace was chosen as a venue because it represents power.

“If we cannot get protection from the country in this world, we’ll get it from God. If we cannot have justice in this world, we’ll have it from God.”

Black represents her undying love for Wawan: “I love him though he had passed away. My love for him is the same as my love for other victims. Our grief has been transformed into courage to uphold the law and human rights.”

IMG_1165

Sumarsih (standing in the middle) in Kamisan

Kamisan has received the attentions of many people, with some providing helps to them. One civil society organization routinely gave transportation fund for families of the victims. Others express their sympathies by donating food and drinks.

There are the occasional critics, however.

“A reporter once asked us why we let the victims of the 1965 events join us,” Sumarsih recalled, citing the year when the violent purge of communist sympathizers by the State that led to the death of hundreds of thousands in Indonesia began.

“I told the reporter that this movement has nothing to do with ideology. It’s purely about humanity.”

Sumarsih’s family is very supportive of the movement. Her husband Arief Priyadi is a scholar at the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) and before the Kamisan started, he was also involved in the advocacy for the shooting victims, though currently his work schedule prevented him from active involvement.

Since it started, Kamisan has only been accepted by one president, Susilo Bambang Yudhoyono, in 2008. In fact, since November last year, the movement has started to feel the squeeze, with police forcing them to disperse. A couple of times the activists were allowed to stay after they negotiated with the police.

She recalled what happened at a recent Kamisan in early January: “Right after we opened our umbrellas, the police began coming at us from right, left, and back. They were instructed to take us, though that didn’t happen.”

She would’ve liked to be taken to the police station, she said. At least there the group would have the police’s ear with the hope that what they demanded would eventually reach the President. The police have a reason to disperse them, she said. Article 9, Law No. 9, 1998 about Freedom of Expression in Public rules that a public protest must be conducted at a minimum of 100 meters distance from the fence of the presidential palace. But this law was never really enforced before.

“Yes, I break the rule that says protests must be at least 100 meters away from the fence, but the government broke the law by killing my son,” she would tell the police.

IMG_1159

 

Despite the challenges and obstacles, Sumarsih doesn’t let them discourage her.

“Sometimes I feel pessimistic about our fight, because it is exhausting to keep on going. But I place my hope in Jokowi, because he has committed to resolving human rights abuse cases and ending impunity,” she said, referring to President Joko Widodo by his popular moniker.

“In his speech on December 10, 2015, the President said that taking steps of reconciliation as well as taking judicial and non-judicial measures requires courage, breakthrough and improvement for the better. This gives me hopes,” she added.

aksi kamisan 9 tahun

Ninth Years of Kamisan

This story has been published in magdalene.co ,  you can see the original version in Indonesian here . All pictures are mine, except the last picture.

 

Human Rights in Turkey

199486 Protestors hold placards reading “free media cannot be silenced” in front of Zaman headquarters on Dec.14, 2014. (Photo: AP)

In a sharply-worded response, Amnesty International described today’s take-over of Zaman newspaper  by court-appointed trustees asthe latest deeply troubling episode in the Turkish authorities’ ongoing onslaught on dissenting media.”

“By lashing out and seeking to rein in critical voices, President Erdogan’s government is steamrolling over human rights,” said Andrew Gardner, Amnesty International’s Turkey expert. Today’s attack is simply the latest salvo in a sustained attack on freedom of expression and freedom of the press in Turkey.

5966656-3x2-940x627 Staff members and supporters of Zaman newspaper shout slogans and hold placards reading “Free press can not be silenced” during a protest against a raid by counter-terror police in Istanbul on December 14, 2014. AFP: Ozan Kose

Amnesty noted:

Just last week, the TV channel IMCTV was taken off air

View original post 88 more words

Human Rights in Turkey

231937 Riot police break the main entrance of the İpek Media Group headquarters in İstanbul during the raid on Wednesday. (Photo: Today’s Zaman)

“Countless unfair criminal prosecutions, including under criminal defamation and anti-terrorism laws, targeted political activists, journalists and others critical of public officials or government policy. Ordinary citizens were frequently brought before the courts for social media posts.”  That’s the grim portrait on freedom of expression in Turkey, as outlined by Amnesty International in its 2015 Annual Report.

View original post 706 more words

Last November, I had chance to cover life of Hazara refugees in Indonesia. I have been interested in refugees related issues for the last two years, since following news about Syrian conflict. Refugees has become the center of global media spotlight. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) estimated that the number of Syrian refugees exceed 4 millions for the first time.

In general, refugee crisis isn’t only about Syria. Hazara refugees story are tragic as others. Hazara people have lived hundred years as minority in Afghanistan . To make the matter worse, they experience double discrimination because, for many people, the religion they practice is different from the one most people practice. Most of them are Shiite Muslims in the Sunni Muslims majority nation. Besides, the way the look is also different from the way most people look. The Hazara people have Asiatic look and almost appear to look Chinese or Mongol.

IMG_0959

Some of many Hazara refugees who attend futsal friendly game

WP_20151129_001

Some other refugees who also attend futsal friendly game

When the pro-communism government came on power in Afghanistan in 1980s, the pressures on Hazaras reduced but the situation changed drastically after the fall of them. Then, the Hazaras were systemically under persecution by different militia groups. When Taliban was ruling on Afghanistan, the Hazaras again faced massacre and forced displacement. After Taliban was overthrown in 2001, it was thought that their situation would also change but in reality, as a movement, Taliban is still exist. And last November, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) linked–militia beheaded seven people from Hazara ethnic in the southern province of Zabul following their kidnapping a month before. Three women and a child were among of the victims.

Many Hazaras have been forced to seek refuge overseas, and some of them ended up in Indonesia as a transit place in their journey to find a safer place to live. They then apply for refugee status to the UN refugee agency, the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). Unfortunately, they cannot attend school or work legally.

In Cisarua, West Java, a group of teenage girls from Afghanistan have found a surprising escape from the boredom and seeming hopelessness of their lives: futsal. Twelve-year-old Banfsha Mudaber arrived in Indonesia from Herat Province in the western part of Afghanistan with her parents and four siblings in December 2013. The Mudabers flew to Malaysia before continuing to Indonesia by boat together with some 24 other people. Like many of their countrymen, they settled temporarily in Cisarua, Bogor, about 80km away from Jakarta, while awaiting resettlement, which could take years.

Banfsha cannot attend a formal school. Every day from 6 A.M. to noon she studies at the Refugee Learning Center, which was set up with some international support by other refugees. To kill time, Banfsha and her 14-year old sister Nooria often played football with other kids. Inspired by a friendly match of the boys’ football team, some girls from the Refugee Learning Center formed a football team. This was something unthinkable in their own country.

IMG_0964

Banfsha was playing futsal. She refused to show her face, so i respected her decision.

“Our parents did not allow us to play football at home because there were a lot of killing, kidnapping, and shooting. It just wasn’t safe,“ said Banfsha. And then there is also cultural barrier. “Many families think that if girls play football, they are bad girls,” she added.

But eventually the parents allowed their daughters to play. The team later became a futsal team, which is an indoor version of the mini football. Said Banfsha’s sister Nooria, 14: “It was my father who wants us to play football.”

IMG_0947

Nooria also refused to show her face, so i took her picture from behind

On the day I visited them, the two were playing in a friendly match with a team from another refugees learning center. Nooria and Banfsha said they are passionate about futsal. Playing futsal makes them feel healthy and fresh.

The girls’ futsal team is led by Said Sadeq Akbari, 33, who had been a coach for the last 13 years. He used to coach a men’s football team in a sports center in Tehran, Iran. Akbari said he was happy with the progress of the girls’ futsal team.

“I coach the girls to make them healthy and to prepare them if they eventually decide to play futsal or football more seriously,” he said. ”They are good players, but if they have more facilities, they will get even better,” he added.

IMG_0956

Coach Said was standing in the middle

Life may be safer in Indonesia, where they don’t fear being massacred or beheaded by the militias, but it is not any easier, with limited money and a future that remains unclear. Since refugees cannot legally work, they often have to rely on their savings.

“As refugees, we could be here for four to five years, and we don’t have much money. We don’t know where the UNHCR will sent us,” said Banfsha, adding, “but wherever they send us, it will not be a problem.”

She told me her hopes for the future: “I want to become a writer or a journalist like you, because I want to know about refugees. I want to know what their problems are.”

Despite their hardship, they never lose hope and faith.

“Our purpose of coming here is to be safe and to have education. By having education we can improve our life,” said Nooria.

IMG_0934

Refugee Learning Nest girls futsal team

And last week, surprisingly and accidentally, I met 4 Hazara refugees in Central Park Mall, West Jakarta. I seems that I get beter in recognizing faces. Before, I even couldn’t distinguish Hazara and Chinese because they are both Mongoloid. I told them that three months ago, I wrote reportage about Hazara refugees in an online magazine. Then I talk to them for more than 30 minutes.

Miki, who previously lived in Kabul said  : “Of course I know that every country has its own problem. But here, in Indonesia, i get more freedom”. Other refugee, Ahmad, told his risky journey by boat from Malaysia to Medan. Most of them arrived in Indonesia by boat, which was a very risky journey.

Many people still asking why “refugees don’t look poor”. I told you one thing : most people who seek refuge in other countries don’t feel safe. SAFETY is a BASIC HUMAN RIGHTS. Hazara people fleed their home countries because they fear persecution based on their race and religion.

As for me, my encounter with refugees leave me a deep impression. I keep asking why,  in this twentieth century , there is still religious and ethnic persecution. This is make me sad and broken heart. Then I realized that the only winner in war is weapon industry. Civilians suffer the most in war. Making the world a better place to live is not an easy task. As long as most people worship money and power, peace is only an illusion.

hazara refugees boys

Hazara refugees that I met accidentally at Central Park Mall

—–

This story has been published in magdalene.co  . You can see the original version here . All pictures are mine.

 

 

 

War is far from being over in Syria. Nice thought,

Elijah J M | ايليا ج مغناير

CbKelJGWcAAroej

There are three possible scenarios in Syria

Participation of Arab troops  in Syria is not excluded ..

As in Berlin WWII, Syria might face Gharbistan and Sharqistan

By Elijah J. Magnier (@ejmalrai)

A high-ranking officer within the joint operations room in Damascus, which includes Russia, Iran and Syria and Hezbollah said, “ there are three possible scenarios in Syria: The first is the Arab ground troops would enter Syria from the Turkish borders, in the area under the so-called “Islamic State” group (ISIS) on the long bordering front from Jarablus to Al-Ra’ee. This can be possible and quickly achievable if a kind of an agreement is reached between Turkey and ISIS. After all, the Jihadist group has to face either the Turkish-Arab forces – that could allow a possible exit – or the Russian-Iranian-Hezbollah forces where there will be no exit”.

“The second scenario is through the Jordanian borders East…

View original post 845 more words